Manokwari, Jubi – Kepala Suku dan warga Sebyar, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, menyatakan kekecewaan terhadap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang sebelumnya berjanji menemui mereka di Jakarta untuk membahas hak-hak Masyarakat Sebyar.
Sebanyak 10 warga, termasuk kepala suku, Ketua LPM Suku Sebyar, dan kuasa hukum Demianus Waney, mendatangi Kementerian ESDM serta Kantor SKK Migas. Namun, rombongan mengaku hanya diterima di tempat yang tidak layak, seperti gudang atau area parkir.
“Kami sejak tanggal 6 Agustus ke Jakarta, tujuan untuk menemui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia karena janjinya saat hadiri HUT Kabupaten Teluk Bintuni lalu agar kami temui dia di Kantor membahas hak masyarakat di Train 1 dan 2 serta Train 3, eksploitasi gas” kata Aci Kosepa Kepala Suku Sebyar, Kamis (28/8/2025)
Dia menyatakan kalau bukan janji Menteri Bahlil, pihaknya tak akan pergi ke Jakarta untuk membuang waktu di sana.
“Kamu datang bawa investasi untuk mengeruk hasil alam, kami di kami punya negeri, kami gelar tikar adat sebagai penghormatan tetapi kami datang ke Jakarta karena janji Menteri justru kami di abaikan,” ujarnya
Dia menyebut telah mendatangi Kantor Kementerian ESDM namun hanya diterima oleh staf.
“Kami kecewa jika Menteri tidak mau ketemu tidak masalah, kami hanya ingin meminta kejelasan soal kompensasi yang belum dibayarkan kepada masyarakat adat,” ujarnya.
Kosepa menyebut hak Masyarakat Suku Sebyar yang dijanjikan pada proyek Train 1 dan 2 terdapat 15 Sumur, yang sudah dibayar baru 6 Sumur sedangkan 9 Sumur belum direalisasikan.
“Untuk Tranin satu dan dua terdapat 15 Sumur 6 sudah dibayar tetapi 9 belum sedangkan train 3 terdapat 120 Sumur ini yang kita bicarakan seharusnya dengan pak Menteri sesuai janjinya waktu dia ke Bintuni,” katanya
Masyarakat Sebyar juga menyesalkan sikap pemerintah, SKK Migas, dan BP Tangguh. Mereka menilai, saat awal investasi di wilayah adat, perusahaan dan pemerintah aktif mendatangi warga. Namun, ketika kepala suku datang ke Jakarta untuk bertemu pimpinan, justru terasa seakan dihindari.
“Kami beberapa hari lalu datang ke Kantor SKK Migas kami di terima di gudang atau tempat seperti parkiran, bukan tempat terhormat seperti ketika mereka datang ke kami punya negeri meminta untuk mengeksplorasi hasil kekayaan kami,” ujarnya dengan nada kecewa.
Ketua Lembaga Pengembangan Masyarakat LPM Suku Sebyar, Alosius Serang mengaku selama 16 tahun perusahaan gas beroperasi di kawasan Teluk Bintuni Papua Barat, Masyarakat masih merasa diabaikan.
Allo menyebut perusahan berjanji akan membangun 456 rumah layak huni bagi warga di beberapa distrik yang merupakan kawasan milik Suku Sebyar dengan menggunakan dana CSR, sampai kini hanya tinggal janji.
“Mereka menjanjikan bangun rumah layak huni sebanyak 456 di Distrik Wrrianggar, Taroy dan Distrik Tomu tapi yang direalisasikan hanya 20 itu pun mereka memberi kewenangan ke Pemerintah Daerah Teluk Bintuni,” katanya
“saat ini mereka belum bangun rumah karena pembangunan ini BP Indonesia dan SKK Migas mereka kerja sama dengan Pemda Bintuni, tapi Pemda tidak pakai untuk bangun rumah kita. Saya kecewa saya langsung ketemu di pusat untuk hak masyarakat yang belum terbayar,” ujarnya.
Selain membicarakan masalah hak Masyarakat Suku Sebyar, Allo juga menyebut bahwa tujuan menemui Menteri dan beberapa pihak di Jakarta untuk membicarakan mengapa menggantikan perusahaan yang sudah beroperasi di Teluk Bintuni.
Kepala Suku Sebyar Aci Kosepa menyebut jika menteri Bahlil tak memberikan ruang untuk ditemui oleh masyarakat Suku Sebyar maka pihaknya akan berusaha menemui presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan masalah ini.
“Kalau menteri Bahlil tak menemui kami dari kampung ini kami akan laporkan kondisi selama 16 Tahun perusahan beroperasi di sana ke bapak Presiden Prabowo Subianto sekaligus kami pulang palang tempat eksplorasi,” tegas Aci Kosepa. (*)
Discussion about this post