Jayapura, Jubi – Perum Bulog telah mengimpor beras hingga 1,6 juta ton hingga awal September 2023. Sementara 400.000 ton lagi saat ini tengah dalam proses pengapalan dan akan tiba di Indonesia pada November 2023.
“Kita di Papua mendapatkan 15 ribu ton beras dari LN [luar negeri],” ujar Pimpinan Kantor Wilayah Perum Bulog Papua dan Papua Barat, Guna Dharma, di lapangan Trikora, Abepura, Kota Jayapura, Selasa (26/9/2023).
Dikatakannya, tambahan beras LN bertujuan untuk menstabilkan harga, menjaga ketersediaan stok, dan keterjangkauan harga bagi masyarakat di Indonesia secara khusus di Papua.
“Juga untuk kebutuhan bantuan pangan dan ASN, TNI-Polri, serta operasi pasar atau yang kita sebut dengan SPHP [stabilisasi pasokan dan harga pangan],” ujarnya.
Sebagai BUMN, dikatakannya, menyiapkan stok kebutuhan pangan, seperti beras, gula, minyak goreng, dan tepung terigu menjadi tanggung jawab Perum Bulog agar bahan kebutuhan tersebut selalu tersedia di masyarakat.
“Kemungkinan pertengahan Oktober. Sebanyak 10 ribu ton di Jayapura dan 5.000 ton di Sorong, karena hanya dua pelabuhan ini kapal bisa bersandar di wilayah Papua,” ujarnya.
Berbagai regulasi, dilanjutkannya, ditetapkan untuk mengatur dan menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, karena merupakan bahan pokok strategis atau utama.
“Kami tetap membantu pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan pangan, namun yang kami takutkan bukan Lebaran dan Ramadan, tapi setelah Lebaran,” ujarnya.
Masyarakat Papua dan Papua Barat diminta tidak khawatir karena Bulog terus berupaya memenuhi standar mutu serta pada tingkat harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat.
“Saya berharap berharap keamanan dan kenyamanan tetap terjaga sehingga tidak mempengaruhi ketersediaan bahan pokok tetap tersedia dengan harga yang terjangkau,” ujarnya.
Guna Dharma menambahkan harga beras premium masih stabil. Dalam artian masih di bawah Rp14 ribu per kilogram. Sementara untuk beras medium juga masih stabil di harga Rp11 ribu sampai Rp11.500 per kilogram.
“Saat ini stok kita ada 53 ribu ton yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga tujuh bulan ke depan. Untuk pengawasan sampai dengan saat ini kita ada bantuan DPKP, intelkam Polda, dan BI Papua,” katanya. (*)