Merauke, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menandatangani nota kesepahaman dengan PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, untuk menata pelayanan kelistrikan dan memetakan kebutuhan energi di tengah meningkatnya pembangunan dan investasi di wilayah itu.
Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Kota Merauke, Kabupaten Merauke, Senin (15/6/2026).
Gubernur Papua, Selatan Apolo Safanpo mengatakan kerja sama itu bertujuan menginventarisasi kondisi kelistrikan di Papua Selatan, mulai dari kapasitas pasokan listrik yang tersedia hingga kebutuhan riil masyarakat saat ini.
“Melalui momentum penandatanganan MoU ini, kita berkomitmen bersama untuk menginventarisasi dan menata kembali pelayanan kelistrikan di wilayah Papua Selatan,” kata Apolo Safanpo.
Menurutnya, pemerintah perlu memperoleh data yang akurat mengenai kapasitas suplai dan kebutuhan listrik agar dapat memproyeksikan kebutuhan energi pada masa mendatang.
“Kita perlu memetakan secara detail berapa kapasitas suplai yang mampu disediakan saat ini dan berapa besar kebutuhan riil masyarakat. Dengan data tersebut, kita bisa mengetahui sisa daya yang tersedia dan mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik di masa depan,” ujarnya.
Safanpo juga meminta PLN mempertimbangkan penataan kelembagaan pelayanan kelistrikan di Papua Selatan, khususnya terkait Unit Layanan Pelanggan (ULP) Kabupaten Asmat yang saat ini masih berada di bawah koordinasi Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Timika.
Menurut Safanpo, perkembangan infrastruktur dan status Merauke sebagai ibu kota Provinsi Papua Selatan menjadi alasan agar ULP Asmat dapat dialihkan ke bawah koordinasi UP3 Merauke.
“Hal ini penting untuk mempermudah koordinasi kewilayahan, rentang kendali, serta pelayanan administrasi pemerintahan ke depan,” katanya.
Ia mengatakan, kebutuhan listrik di Papua Selatan diperkirakan akan terus meningkat seiring masuknya sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi swasta.
Safanpo mencontohkan pengembangan kawasan Wanam untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, pembangunan kawasan di Sermayam dan Jagebob, serta bertambahnya investasi di sektor perhotelan dan sektor usaha lainnya.
“Semua perkembangan ini akan memicu lonjakan kebutuhan listrik yang cukup tinggi. Karena itu kita perlu mempersiapkan kecukupan energi sejak sekarang,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah ingin memastikan investasi dan pembangunan di Papua Selatan tidak terhambat akibat keterbatasan pasokan listrik.
Ia berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Papua Selatan dan PLN dapat memperkuat pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah tersebut. (*)
Discussion about this post