Merauke, Jubi – Ketua Dewan Pengurus Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (DPD HNSI) Provinsi Papua Selatan, Taufik Latarisa mengatakan dualisme kepengurusan organisasi itu di Provinsi Papua Selatan, tidak boleh mengganggu atau menghambat upaya pembinaan dan pemberdayaan nelayan di wilayah tersebut.
Katanya, kini ada dua kepengurusan HNSI yang sama-sama mengklaim memiliki legalitas organisasi. Namun para nelayan diminta tetap fokus pada tujuan utama organisasi, yakni memperjuangkan kepentingan nelayan.
Pernyataan itu disampaikan Taufik saat Musyawarah Daerah (Musda) I DPD HNSI Papua Selatan yang digelar di Kota Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Senin (15/6/2026).
“Kami pada prinsipnya hadir untuk nelayan. Saya tidak bisa berkomentar terlalu banyak soal dualisme itu, tetapi HNSI ada untuk nelayan dan bagaimana kita bersinergi untuk kepentingan nelayan di Papua Selatan,” kata Taufik.
Menurutnya, kini ada kepengurusan HNSI Papua Selatan. Selain HSNI yang dipimpinnya, kepengurusan lain dinakhodai Wakil Gubernur Papua Selatan, Paskalis Imadawa. Namun pihaknya tetap menghormati keberadaan kepengurusan lain.
Ia mengatakan, kedua kelompok memiliki dasar legalitas masing-masing. Kepengurusan yang dipimpinnya memperoleh surat keputusan dari kepengurusan nasional.
“Terkait legalitas, kami berpatokan kepada pimpinan kami dan surat keputusan yang telah kami terima. Dalam Musda hari ini kami juga menerima SK dari Ketua Umum, sehingga ke depan kami tetap bekerja seperti biasa,” ujarnya.
Meski terjadi dualisme kepengurusan, Taufik menegaskan hubungan pihaknya dengan Paskalis Imadawa tetap berjalan baik. Ia mengajak seluruh pihak untuk mengedepankan kepentingan nelayan dibanding persoalan organisasi.
“Kami menghargai semua pihak. Mari sama-sama bekerja untuk daerah ini dan untuk kepentingan nelayan Papua Selatan,” katanya.
Taufik menyebut, organisasinya mendata sekitar 300 pemilik kapal nelayan di Papua Selatan dengan rata-rata kepemilikan tiga hingga lima kapal.
Sementara itu Musda I HNSI Papua Selatan dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Papua Selatan, Agustinus Joko Guritno, mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo.
Pemerintah Provinsi Papua Selatan berharap HNSI dapat berkontribusi dalam meningkatkan produksi perikanan, memperkuat pembinaan nelayan orang asli Papua, dan memberikan masukan kepada pemerintah terkait kebijakan sektor perikanan.
Menurut Guritno, Papua Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, baik dari wilayah laut, sungai, maupun rawa, yang perlu dikelola secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan. (*)
Discussion about this post