Mappi – Pemerintah Kabupaten Mappi di Provinsi Papua Selatan menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Papua atau Bank Papua. Perjanjian kerja sama itu ditandatangani di Pendopo Kabupaten Mappi, Kepi, Ibu Kota Kabupaten Mappi, Senin (18/9/2023).
Kerja sama itu mencakup CMS Kas Daerah, FMIS, dan pengganjian Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Mappi. Penandatanganan kerja sama itu dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Mappi Michael R Gomar SSTP MSi dan Direktur Operasional Bank Papua, Isak S Wopari, Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi, Ferdinandus Kainakaimu, dan Kepala Bank Papua Cabang Mappi.
“Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama dengan Bank Papua dalam rangka mewujudkan Good Government dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” ungkap Pj Bupati Mappi.
Pj Bupati Mappi mengatakan dengan adanya MoU para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat memanfaatkan pengelolaan aplikasi FMIS dan CMS dalam rangka pengelolaan keuangan yang lebih baik.
“Secara khusus kami Pemerintah Kabupaten Mappi sejak tahun 2022 melakukan MoU atau kerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Daerah atau SIMDA BPKP. Sebelumnya dikelola pihak konsultan, menurut hemat saya itu terjadi pemborosan anggaran. Yang lebih penting dari itu adalah di mana sumber daya manusia pengelola keuangan daerah kita tidak bisa berkembang,” ucapnya.
Menurut Pj Bupati Mappi, sumber daya manusia itu adalah aparatur pemerintah yang bekerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang menyusun tahapan perencanaan sampai pengelolaan anggaran dan pertanggungjawaban. Akan tetapi, sejumlah urusan itu selama ini dikelola konsultan, sehingga dinilai sebagai kemunduran.
Sekarang pemerintah daerah berlomba-lomba mengikuti perubahan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berubah sangat cepat dengan inovasi yang baru, di mana kepala daerah berlomba-lomba menyampaikan inovasi dalam pemerintahan.
“Apabila kami tidak melakukan itu, kapan kami berkembangan dan maju. Termasuk pembayaran gaji, yang sampai saat ini masih terbagi di dua bank berbeda. Kebijakan saya, kembalikan semuanya ke bank pemerintah. Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Kontrak Daerah, semua wajib mempunyai rekening Bank Papua, sehingga terkoordinir pengelolaan keuangan secara bertanggungjawab. Yang punya SK Bupati, tentang penunjukan bank kas daerah, itu Bank Papua,” tegasnya.
Pj Bupati Mappi menyebut penggunaan yang berbeda-beda untuk berbagai keperluan menyulitkan proses pelaporan pertanggungjawaban keuangan. Ia mencontohkan penyusunan daftar gaji ASN saja saat ini membutuhkan pelaporan dua bank yang berbeda.
“Kalau kita tidak melakukan hal itu, maka sampai kapanpun kita masih terus melakukan pola lama untuk keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, dan organisasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian kami, sampai dengan saat ini dalam penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membutuhkan perbaikan. Kami mesti mengakui masih memiliki keterbatasan sumber daya manusia. Aparatur itu sangat terbatas. Salah satu contoh, penganggaran yang tidak sesuai dengan belanja, penginputan belanja yang tidak sesuai dengan sub program kegiatan,” sebutnya.
Pj Bupati Mappi menuturkan BPKP hadir untuk mengimplementasikan SIMDA versi 5 dalam pengelolaan keuangan. Penataan keusahaan itu juga sangat terbatas karena dalam waktu dekat kita sudah melakukan pendampingan SIPD yang nanti akan diimplementasikan pada tahun 2024, di mana semua akan terpusat pada SIPD.
“Saya berharap Bapak/Ibu kepala OPD dapat memahami itu dengan baik. Dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melakukan pengelolaan keuangan secara baik dan benar. Tetapi juga dalam pelaporan, yang mana ada beberapa OPD tertentu selalu mengalami keterlambatan. Tolong hal itu diperhatikan dengan baik,” tuturnya.
Direktur Operasional Bank Papua, Isak S. Wapori mengatakan pihaknya menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pj Bupati Mappi, Pemerintah Kabupaten Mappi, dan seluruh masyarakat Mappi yang telah mempercayai Bank Papua untuk hadir bekerja serta memberikan dampak positif bagi masyarakat di Kabupaten Mappi.
“Meski sekarang ini ada pemekaran [dan pembentukan] Daerah Otonom Baru, enam provinsi di Tanah Papua, tetapi yang masih menyatuhkan kita semua adalah Bank Papua. Atas nama direksi, kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah memberikan kami kesempatan bekerja melayani dan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat di Kabupaten Mappi,” sebutnya.
“Keinginan dan harapan kami sebagai pengelolah dari bank yang dimiliki oleh pemerintah daerah maupun masyarakat Papua, supaya di dalam menjalankan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota, kita tetap terus melakukan kolaborasi dan kerja sama,” tambahnya. (Adv)
