Timika, Jubi – Pengawas Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK), pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, melaksanakan kunjungan kerja ke Kampung Nayaro, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Rabu (23/11/2022).
Demikian press release dari Humas YPMAK yang diterima Jubi, Kamis (24/11/2022) siang.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin Pengawas YPMAK terkait pengawasan terhadap mitra-mitra kerja sama YPMAK secara khusus di bidang pendidikan melalui Divisi Pendidikan, yaitu kerja sama dengan Yayasan Yuamako yang menangani pendidikan anak-anak tingkat SD di Kampung Nayaro.
Kampung Nayaro adalah salah satu kampung yang mayoritas warganya berasal dari suku Kamoro, yaitu satu dari dua suku utama fokus program pemberdayaan masyarakat PT Freeport Indonesia, salah satunya melalui YPMAK.
Nathan Kum, Vice President Community Development PT Freeport Indonesia, ditemui usai kegiatan tersebut mengungkapkan sejumlah hal yang menjadi catatan bersama PTFI dan YPMAK dalam kunjungan ke Kampung Nayaro. Hal ini kemudian akan didiskusikan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui organisasi perangkat daerah terkait.
Secara fisik, kata Nathan, bangunan SD dan empat rumah guru yang dibangun oleh PTFI melalui program Rekondisi memenuhi standar namun perlu ada renovasi, misalnya pada lantai di salah satu ruang kelas, plafon rumah guru, dan ketersediaan air bersih. Kendala air bersih, kata Nathan, juga dialami oleh para petugas kesehatan yang bertugas di Klinik Nayaro.
Selain itu, Nathan juga menyoroti terkait keaktifan siswa di SD Inpres Nayaro yang dinilainya sangat minim. Hal ini terbukti dengan kehadiran sekitar 30-an siswa dari total 134 siswa pada saat pihaknya dan tim mengunjungi langsung SD Inpres Nayaro.
“Menurut informasi dari para guru bahwa sebelumnya ada program rumah transit yang mana menyediakan sarapan pagi dan makan siang bagi siswa-siswi dan berjalan selama satu pekan. Hal ini cukup mempengaruhi kehadiran siswa di sekolah namun program ini sudah tidak berjalan. Ini yang kami pikirkan bersama solusinya,” tuturnya.
Menurut Nathan juga, ketidakaktifan siswa ini lantaran kebanyakan dari mereka ikut orang tua ke kota Timika untuk berjualan dan atau mengikuti orang tua ke dusun. Persoalan ini menurut Nathan akan ditindaklanjuti oleh PTFI dan YPMAK bersama-sama dengan dinas terkait lingkup Pemerintah Kabupaten Mimika.
“Kami PTFI dan YPMAK tetap mendukung dan akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kesehatan terkait hal-hal ini, agar kita dapat berjalan bersama dan bekerja sama,” kata Nathan.
Nathan juga mengajak seluruh lapisan masyarakat Kampung Nayaro untuk tetap menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas umum seperti sekolah, rumah guru, dan klinik yang sudah dibangun PTFI agar masyarakat dapat menikmati fasilitas tersebut dengan baik.
Sementara itu, Yohanes Mamiri, anggota Badan Pengawas YPMAK, perwakilan dari Lemabaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko), menegaskan salah satu tujuan kunjugan ini yaitu untuk mensinkronkan data yang dimiliki oleh YPMAK dan mitra di lapangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang dikucurkan oleh PTFI melalui YPMAK benar-benar dimanfaatkan untuk pendidikan anak-anak di Kampung Nayaro.
Yohanes juga mengharapkan agar rumah transit yang sebelumnya sudah berjalan dapat diaktifkan kembali guna menarik minat anak-anak untuk ke sekolah. Selain itu juga, kata Jhon, melalui para pihak dapat menyediakan tempat yang layak untuk digunakan sebagai tempat memasak dan makan anak-anak jika ke depan program rumah transit ini diaktifkan kembali.
Selain itu, menurut Yohanes, rumah transit ini juga dapat diterapkan di sejumlah tempat seperti di Tipuka dan Ayuka yang kondisinya mirip dengan situasi yang dialami di Nayaro.
“Kami berharap agar dari hasil kunjungan ini dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak terkait baik PTFI, YPMAK, dan Dinas Pendidikan agar dapat memberikan dampak yang baik untuk kelanjutan pendidikan generasi muda Kampung Nayaro,” kata Yohanes.
Ia juga meminta semua pemangku kepentingan terkait pendidikan agar memberikan perhatian yang serius secara khusus bagi pendidikan di wilayah pinggiran kota, pesisir, dan juga wilayah pegunungan. Hal ini dimaksudkan agar adanya pemerataan dalam penanganan pendidikan sehingga SDM Papua dapat tercapai melalui pendidikan terutama di wilayah pesisir pantai dan pegunungan. (*)
