Nabire, Jubi – Ratusan mahasiswa Universitas Satya Wiyata Mandala (USWIM) Nabire menggelar aksi demonstrasi damai menolak kebijakan baru kampus yang mewajibkan pelunasan seluruh biaya sebelum mengikuti wisuda, di depan Rektorat USWIM, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin (20/10/2025). Mereka menuntut agar pihak kampus mengembalikan aturan lama yang masih memperbolehkan mahasiswa mengikuti wisuda meskipun belum melunasi semua biaya.
Koordinator Lapangan atau Korlap, Gedeon Pigai mengatakan mahasiswa mahasiswi yang akan wisuda pada dikagetkan dengan kebijakan baru yang dianggap merugikan mereka.
“Rektor mengeluarkan imbauan kepada mahasiswa-mahasiswi yang akan wisuda untuk melunasi biaya pembangunan dan SPP. Dan itu bagi kami sangat memberatkan para Mahasiswa mahasiswi yang akan wisuda 13 November 2025,” katanya.
Gideon Pigai meminta kampus memberlakukan aturan lama dan menolak kebijakan.
“Menuntut kepada pihak kampus USWIM Nabire untuk segera mencabut kebijakan tersebut dan mengembalikan aturan sebelumnya yang lebih fleksibel dan berkeadilan. Dan meminta kepada pihak kampus USWIM Nabire untuk membuka ruang dialog yang konstruktif dengan perwakilan mahasiswa-mahasiswi guna mencari solusi terbaik,” ujarnya.
Pigai menambahkan bahwa pihaknya akan menunggu jawaban dari pihak lembaga sebelum 13 November 2025.
Sementara itu Rektor USWIM Nabire, Dr. Petrus Tekege, S.H., M.H mengatakan kebijakan yang ambil tersebut dengan penuh pertimbangan dan perenungan yang panjang dan baru diputuskan pada September 2025.
Sebelumnya, kampus menerapkan kebijakan pembayaran biaya kuliah dengan sistem dua kali cicilan bagi mahasiswa dari semester awal hingga akhir. Banyak mahasiswa dan alumni menilai kebijakan ini cukup membantu, termasuk bagi mereka yang akan wisuda. Namun, di sisi lain, kebijakan tersebut sering disalahgunakan. Banyak mahasiswa tidak melunasi kewajiban pada semester sebelumnya dan terus menambah tunggakan hingga akhir studi.
“Akibatnya, ratusan ijazah tertahan karena masih ada 664 mahasiswadari 10 angkatan yang belum melunasi biaya kuliah,” katanya.
Tekege menjelaskan setelah dengan perenungan dan pertimbangan, kampus memustuskan agar ketika mahasiswa selesai, segala kewajibannya juga sudah tuntas, sehingga kampus tidak perlu menahan ijazah yang merupakan hak setiap lulusan kampus ini.
“Dalam surat edaran kebijakan itu, kami memberikan dispensasi berupa potongan biaya sebesar 20 persen bagi 664 mahasiswa yang telah lulus namun belum mengambil ijazah. Jadi, mahasiswa hanya perlu melunasi 80 persen dari total biaya kuliah, mulai dari semester pertama hingga terakhir. Sejak kebijakan ini diberlakukan, sudah ada 64 lulusan yang mengambil ijazahnya dengan memanfaatkan dispensasi tersebut. Kami berharap yang lain juga segera menyusul,” ujarnya.
Rektor USWIM Nabire, Petrus Tekege, menjelaskan bahwa dalam kegiatan yudisium sebelumnya, kampus sebenarnya mewajibkan mahasiswa melunasi seluruh biaya sebelum diikutsertakan. Namun, karena berbagai pertimbangan, pihak kampus tetap mengizinkan sebagian mahasiswa yang belum melunasi biaya untuk mengikuti yudisium, dengan catatan mereka tidak dapat mengikuti wisuda. Ia juga menyarankan agar para mahasiswa tersebut segera melunasi biaya pembangunan dan SPP sebelum pelaksanaan wisuda.
“Saya tidak ingin mahasiswa yang lulus wisuda dari USWIM tapi tidak bawa ijazah, akhirnya banyak kehilangan kesempatan karena belum ada ijazah. Kebijakan ini sebagian mahasiswa respon baik dan mereka ada berusaha supaya melunasi beban mereka,” ujarnya. (*)
Discussion about this post