Jayapura, Jubi – Kepala Kantor Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Papua, Frits Ramandey mengatakan pada 2024 pihaknya akan fokus memantau sejumlah wilayah konflik bersenjata di Tanah Papua. Hal itu disampaikan Ramandey di Kota Jayapura, Papua, pada Rabu (17/1/2024).
“Potensi kekerasan [konflik bersenjata] di beberapa wilayah [di Tanah Papua] menjadi perhatian pemantauan Komnas HAM,” ujarnya.
Ramandey mengatakan wilayah konflik bersenjata yang akan dipantau itu tersebar di empat provinsi. Di Provinsi Papua, Komnas HAM Papua akan memantau Kabupaten Keerom dan Kabupaten Kepulauan Yapen.
Di Provinsi Papua Tengah, Komnas HAM Papua akan memantau kondisi Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak, dan Kabupaten Puncak Jaya. Di Provinsi Papua Pegunungan, Komnas HAM Papua akan memantau kondisi Kabupaten Nduga, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Jayawijaya. Komnas HAM Papua juga akan memantau kondisi Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat Daya.
Ramandey mengatakan pemantauan di berbagai wilayah konflik bersenjata itu menjadi bagian dari program strategis Komnas HAM pada 2024 untuk pemajuan HAM di keenam provinsi Tanah Papua.
Ramandey mengatakan perlu ruang dialog sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan konflik bersenjata di Tanah Papua. Ia mencontohkan, pemekaran wilayah dan pembentukan Daerah Otonom Baru cenderung memicu kekerasan, karena proses pemekarannya tidak melibatkan partisipasi masyarakat.
Menurut Ramandey, sepanjang 2023 terjadi berbagai peristiwa kekerasan yang menyebabkan 40 orang meninggal dunia, 41 orang terluka, seorang disandera, dan seorang warga hilang. Ia mendesak pemerintah melibatkan kelompok bersenjata Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) untuk diajak berdialog secara terus menerus.
Ramandey juga meminta Operasi Damai Cartenz yang digelar aparat keamanan berfokus kepada pemulihan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah rawan kekerasan bersenjata. (*)
Discussion about this post