Jayapura, Jubi – Kepolisian Daerah atau Polda Papua mengumumkan sembilan daerah rawan gangguan keamanan. Kabupaten dan Kota Jayapura masuk dalam daftar atensi aparat keamanan, lantaran adanya perlawanan simpatisan Gubernur Papua Lukas Enembe terhadap penangkapan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Lukas Enembe di Kota Jayapura pada Selasa (10/1/2023).
Sementara daerah lain yang dinilai memiliki kerawanan gangguan keamanan adalah Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Nduga, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya. “Daerah-daerah ini menjadi atensi kami [Polda Papua] untuk pengamanan. Mudah-mudahan ke depan [situasi keamanan di sembilan daerah itu] menjadi lebih baik lagi,” kata Kepala Kepolisian Daerah Papua, Irjen Mathius D Fakhiri di Kota Jayapura, Rabu (11/1/2023).
Untuk perkuatan personel, Fakhiri menyatakan Kapolri telah mempersiapkan 1.000 Brimob Nusantara. Brimob dari luar Papua itu akan diperbantukan ke Papua apabila terjadi ekskalasi gangguan di Papua. Polda Papua juga meminta tambahan pasukan sebanyak 2 SSK Brimob Nusantara untuk pengamanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di beberapa daerah rawan.
“Soal personel, saya sudah berdiskusi dengan Kapolri. Personel yang disiapkan itu terlepas dari Satuan Tugas Damai Cartenz dan Rasaka Cartenz,” ujarnya.
Fakhiri mengatakan dalam waktu dekat pihaknya akan mengevaluasi semua peristiwa gangguan keamanan yang terjadi di Papua. Evaluasi itu diharapkan akan merumuskan dukungan awal yang bisa membantu perkuatan Kepolisian Resor atau Polres sembilan daerah rawan.
“Poin penting dalam pengamanan di Papua adalah kepala daerah. Diharapkan Kapolres dan Komandan Distrik Militer melakukan pendekatan terhadap kelompok [bersenjata] Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat supaya [anggotanya] bisa ditarik kembali ke kampung, tinggalkan senjata, untuk membangun kampungnya,” katanya. (*)
