Nabire, Jubi – Pastor Gereja Katolik Keuskupan Manokwari Sorong di Provinsi Papua Barat, Pastor Izak Bame menilai Pemerintah Republik Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Jokowi jauh lebih kejam dan represif. Ia menilai Orang Asli Papua maupun orang non-Papua yang kritis terhadap persoalan Papua dibungkam dengan berbagai cara dan stigma.
“Hal itu sangat terasa oleh berapa pejabat pemerintah, dan juga swasta [di Tanah Papua]. Bahkan, bukan [hanya] Orang Asli Papua [yang mengalaminya]. Saudara-saudari dari luar Papua yang punya niat baik untuk membela hak Orang Asli Papua pun mengalami hal yang sama,” kata Pastor Izak Bame.
Bame mengatakan dua periode jabatan Presiden Jokowi tidak banyak memberi manfaat bagi Orang Asli Papua. “Kami menilai tidak membawa perubahan bagi Orang Asli Papua. Hal itu bisa dapat dilihat dari kenyataan di mana Orang Asli Papua justru dikorbankan demi nafsu menguasai kekayaan alam Orang Asli Papua,” ujarnya.
Bame juga mengkritik Presiden Jokowi yang mengabaikan aspirasi Orang Asli Papua yang menolak Otonomi Khusus Papua. Ia juga mengkritik pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua Baru) yang diikuti pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, karena menimbulkan Daerah Otonom Baru yang bermasalah.
“Orang Asli Papua sudah suara bulat dari Merauke sampai Sorong [menilai] bahwa Otonomi Khusus Papua gagal. Tetapi Pemerintah Indonesia tetap memaksakan untuk memperpanjang [pemberlakuan Otonomi Khusus Papua] sehingga menimbulkan Daerah Otonom Baru dengan masalah,” katanya.
Pastor Izak Bame juga mengkritik eskalasi konflik bersenjata di berbagai wilayah pada masa pemerintahan Jokowi, dan buruknya penanganan pengungsi konflik bersenjata yang ada di berbagai kabupaten di Tanah Papua. “Masalah kemanusian tidak diurus dengan baik dan bertanggung jawab, justru dianggap masalah sepele. Dengan kata lain, Presiden justru [terkesan] setuju dengan konflik TNI/Polri dan Orang Asli Papua. Pemerintah Indonesia tidak ada niat luhur untuk menghormati martabat manusia,” kata Pastor Izak Bame.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi maupun Wakil Presiden Ma’ruf Amin berkunjung ke Tanah Papua, keduanya menghindar bertemu dengan Orang Asli Papua yang kritis terhadap berbagai persoalan yang dihadapi Orang Asli Papua. “Dalam kunjungannya [ke Tanah Papua, mereka] lebih banyak bertemu dengan boneka-boneka yang telah disiapkan, lalu katakan itu mewakili Orang Asli Papua. Justru Orang Asli Papua yang berfikir kritis dihindari pemerintah,” ujarnya.
Pastor Izak Bame menilai pemerintahan Jokowi tidak punya rencana yang berpihak kepada kepentingan Orang Asli Papua. “Hal itu terbukti dalam penempatan pejabat dalam birokrasi di daerah hasil pemekaran, sebagian besar dikirim dari Jakarta. Kami menilai bahwa Orang Asli Papua tidak ada harapan hidup bersama bangsa Indonesia,” ujarnya. (*)