Jayapura, Jubi – Penjabat Gubernur Papua Ridwan Rumasukun pada Senin (18/9/2023) mengukuhkan Zainuri sebagi Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Papua di Kota Jayapura, Papua. Zainuri akan memprioritaskan evaluasi perencanaan dan penganggaran, serta mengawal pengalihan Personel, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen atau P3D.
Menurut Zainuri, pelaksanaan evaluasi perencanaan dan penganggaran merupakan perintah Presiden Joko Widodo kepada seluruh BPKP. Evaluasi itu dibutuhkan karena sejumlah program berjalan, tapi tidak sesuai perencanaan.
“Contohnya, program penanganan stunting. Dari anggaran Rp10 miliar, sebanyak Rp7 miliar di antaranya digunakan untuk rapat dan perjalanan dinas. Yang sampai ke masyarakat, hanya sekitar Rp3 miliar saja,” kata mantan Kepala BPKP Papua Barat itu.
Zainuri menyatakan Jokowi juga menginginkan BPKP Perwakilan Papua memperbaiki perencanaan dan penganggaran 33 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Papua maupun tiga Daerah Otonom Baru (DOB) hasil pemekaran Provinsi Papua. Ketiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan.
“Itu juga akan jadi perhatian kami. Intinya kami akan kawal tiga DOB ini dari sisi P3D. Kami harus persiapkan secara bertahap, karena kami juga melaksanakan program pusat,” ujarnya.
Zainuri mengatakan BPKP Perwakilan Papua akan mengupayakan kedua program prioritas itu tuntas pada 2023 ini. Apalagi tahun depan akan berlangsung Pemilu 2024. “Kami sangat berharap dukungan dari semua pemerintah daerah di Papua dalam melaksanakan dua hal tersebut. Harapannya semua bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.(*)