Jayapura, Jubi – Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Provinsi Papua berharap warga di Bumi Cenderawasih tidak cepat terpengaruh dengan adanya informasi hoaks atau berita bohong yang belum pasti kebenarannya.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata mengatakan salah satu hal yang menjadi perhatian Bawaslu dalam pemilu 2024 adalah potensi maraknya berita bohong.
“Di mana hal tersebut sangat mungkin terjadi karena masih rendahnya literasi digital masyarakat yang akhirnya gampang sekali percaya padahal belum di cek kebenarannya,” ujar Anugrah Pata di Jayapura, Selasa (25/4/2023).
Oleh karena itu, kata Anugrah, pihaknya berharap agar masyarakat mengerti dan paham akan aturan main pemilu, haknya, dan akan hasil dari regulasi tersebut
“Paling tidak dengan adanya pemahaman tersebut, mencegah terjadinya pemikiran-pemikiran liar yang muncul akibat berita hoaks,”ujarnya.
Dia menjelaskan melalui literasi Kepemiluan adalah cara sosialisasi, baik ke sekolah, kampus, komunitas, ormas, dan pihak lain yang dianggap penting dan strategis posisinya untuk diberikan edukasi kepemiluan.
“Bentuknya pun dalam bentuk tatap muka, melalui podcast Bawaslu, Medsos Bawaslu, pelatihan pengawas partisipatif, forum warga, para adat, mengefektifkan PPID Bawaslu di semua jenjang sebagai wadah informasi, pelibatan masyarakat melalui jejaring aplikasi ‘Jarimu awasi Pemilu’ dan bentuk-bentuk lain yang kami anggap efektif untuk edukasi,” katanya.
Dia menambahkan selain itu pihaknya sudah menjalin kerja sama dengan platform media untuk menangkal berita bohong (hoaks), sehingga Bawaslu bisa membantu untuk menampilkan berita Pemilu yang menyejukkan bukan membuat panas hati.
Strategi tangkal hoaks pemilu 2024
Bawaslu Provinsi Papua terus berupaya meningkatkan literasi kepemiluan dan menyiapkan strategi menangkal berita bohong atau hoaks jelang pemilihan umum atau pemilu 2024 di Bumi Cenderawasih.
Anggota Bawaslu Provinsi Papua Anugrah Pata mengatakan dalam upaya menangkal berita hoaks sudah disiapkan beberapa strategi, salah satunya sosialisasi untuk pencegahan.
“Kami gencar melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang anggap sangat aktif dalam dunia digital yaitu pemilih pemula, pemuda, dan masyarakat aktif dalam media sosial, termasuk partai politik yang menjadi bagian dari kontestasi itu,” ujar Anugrah di Jayapura, Selasa.
Menurut Anugrah, hoaks sangat mungkin menyebar karena masih rendahnya literasi digital masyarakat yang akhirnya gampang sekali percaya, padahal belum dicek kebenarannya.
“Untuk itu, salah satu hal yang menjadi perhatian Bawaslu dalam Pemilu 2024 adalah potensi maraknya berita bohong (hoaks),” tuturnya.
Dia menjelaskan sosialisasi yang diberikan berupa pemahaman akan aturan main pelaksanaan tahapan Pemilu, baik itu undang-undang, peraturan KPU, khususnya Produk Hukum Bawaslu berupa Perbawaslu, Putusan, dan rekomendasi.
“Hal ini sangat penting untuk memberikan edukasi terkait dasar hukum pelaksanaan tahapan dan edukasi terkait tata cara penanganan pelanggaran, sengketa, dan hasil dari kedua regulasi perbawaslu tersebut,” ucapnya.
Dia menambahkan berita bohong atau hoaks sangat bersinggungan sekali dengan dimensi kontestasi dalam indeks kerawanan Pemilu pada 2024 yang sudah dirilis Bawaslu di Desember 2022, yang erat kaitannya dengan sub dimensi kampanye.
“Selain itu kami sudah menjalin kerjasama dengan platform media untuk menangkal berita bohong (hoaks), sehingga bisa membantu untuk menampilkan berita-berita Pemilu yang menyejukkan bukan buat panas hati,” ujarnya. (*)