Jayapura, Jubi – Wakil pimpinan New Guinea Raad Lapago Firdaus T Hilapok mengkritik arahan Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom agar aparatur sipil negara atau ASN yang memimpin demonstrasi menolak pemekaran Papua dipecat. Hilapok meminta Yigibalom tidak menekan atau mengarahkan orang untuk menyetujui rencana pemekaran Papua.
Hal itu dinyatakan Hilapok saat dihubungi melalui telepon selularnya pada Selasa (5/4/2022). Hal itu dinyatakan Hilapok sebagai respon atas reaksi Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom terhadap demonstrasi penolakan rencana pemekaran Papua dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua.
“Menurut kami, Bapak Befa tidak harus menyalahkan dan melarang ASN serta masyarakat [menyatakan] penolakan [pemekaran Papua]. Ketika suatu kabupaten dan provinsi dimekarkan, yang akan merasakan [dampaknya] pasti masyarakat di lapangan,” kata Hilapok.
Hilapok menyatakan Bupati Lanny Jaya juga harus memahami alasan berbagai pihak menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Otsus Papua. Menurutnya, rakyat menolak pementukan Daerah Otonom Baru (DOB) karena sudah merasakan dampak pembentukan DOB pada pemekaran provinsi dan kabupaten terdahulu.
“Kami melihat di sisi lain. Misalnya, tindakan aparat militer terhadap masyarakat sipil di Papua. Krisis kemanusiaan terjadi, [konflik bersenjata menimbulkan] pengungsian di wilayah Lapago maupun wilayah lain Provinsi Papua dan Papua Barat,” kata Hilapok.
Ia menegaskan bahwa setiap warga berhak menyatakan pendapatnya di muka umum, dan hak itu dijamin Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Tuntutan dalam demonstrasi itu pun jelas, sesuai dengan isi Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
“Bupati tidak boleh batasi dan paksakan kepentingan tertentu. Rakyat tolak pemekaran [dan pembentukan] DOB melalui Otsus Papua Jilid 2 dengan mempertimbangkan situasi dan realitas yang sedang terjadi di atas Tanah Papua. Saat ini, perlakuan aparat keamanan terhadap masyarakat sipil tidak manusiawi. Apa lagi dengan [pembentukan] DOB, pasti akan jauh lebih parah lagi,” kata Hilapok.
Sebelumnya, Galamedia melansir pernyataan Bupati Lanny Jaya, Befa Yigibalom yang meminta rakyat Lanny Jaya tidak terprovokasi oleh imbauan demonstrasi menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Otsus Papua. Yigibalom meminta rakyat Lanny Jaya cerdas menyikapi pro-kontra rencana pemekaran Provinsi Papua dan pemberlakuan Otsus Papua.
“Saya mengajak masyarakat agar lebih cerdas dan bijak menyikapi isu yang berkembang. Jangan mudah terprovokasi oleh isu dan informasi bohong, termasuk informasi bohong terkait pemekaran [serta pembentukan] Daerah Otonom Baru,” ujarnya.
Yigibalom membantah argumentasi yang menyebut orang Papua akan habis jika pemekaran provinsi/kabupaten dilakukan. Ia menyatakan ASN seharusnya lebih bersyukur kepada NKRI. “Para ASN di Papua, jangan mengeluh apalagi membenci Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Yigibalom.
Yigibalom mengatakan ASN Lanny Jaya yang mengikuti atau bahkan memimpin demonstrasi untuk menolak rencana pemekaran Papua harus ditindak secara tegas. Ia meminta Sekretaris Daerah Kabupaten Lanny Jaya, Petrus Wakerkwa untuk memberhentikan ASN yang memimpin demonstrasi. “Tujuannya supaya nama baik Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tetap terjaga,” ujar Yigibalom. (*)
Discussion about this post