Jayapura, Jubi – Deputi Bidang Politik dan Pemerintahan Jaringan Damai Papua atau JDP, Pares L Wenda mengatakan JDP tidak mengambil posisi untuk setuju atau menolak pemekaran Papua. JDP mempertahankan posisi netral agar tetap berhubungan dengan semua pihak yang saling berbeda pendapat tentang pemekaran Papua.
Hal itu dinyatakan Pares L Wenda melalui layanan pesan Whatsapp pada Rabu (6/7/2022). Menurutnya, dengan posisi netral itu JDP bisa mendorong para pihak menemukan alternatif terbaik untuk kesepakatan yang dinegosiasikan (BATNA, atau Best Alternative to Negotiated Agreement).
“JDP tidak mendukung pemekaran, dan juga tidak menolak. JDP mengharapkan ada langka kongkrit yang dilakukan pemerintah [di satu pihak], dan rakyat Papua [di pihak lain untuk] duduk bersama dan menemukan menemukan alternatif terbaik untuk kesepakatan yang dinegosiasikan atau BATNA dari masing-masing pihatk,” kata Wenda.
Meskipun tidak menentang pemekaran Papua, Wenda tetap menyoroti dalil bahwa pemekaran Papua dan pembentukan tiga provinsi merupakan resolusi konflik Papua. Wenda menilai pemekaran wilayah tidak dapat dijadikan resolusi konflik.
Wenda menyatakan Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua sudah pernah memiliki pengalaman menegosiasikan alternatif solusi atas tuntutan rakyat Papua untuk memerdekakan diri Indonesia, yang disampaikan Tim 100 kepada Presiden BJ Habibie di Jakarta pada 26 Februari 1999. Saat itu, rakyat Papua di satu pihak ingin berpisah dari Indonesia, dan Pemerintah Indonesia di pihak lain tidak ingin Papua berpisah dari Indonesia.
Masing-masing pihak akhirnya mencoba alternatif solusi atas keinginan masing-masing pihak, hingga akhirnya bersama-sama menyepakati Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Otsus Papua juga itu mengatur kucuran Dana Otsus Papua selama 20 tahun, dan penerapan Otsus Papua pada periode 2001 – 2021 disebut orang di Papua sebagai “Otsus Papua Jilid 1”.
“Satu-satunya konflik [antara Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua] yang melahirkan alternatif solusi atau BATNA adalah Otsus Papua Jilid 1 yang memenuhi kepentingan kedua pihak. Pemerintah Indonesia tetap mengendalikan [lima urusan, yaitu] moneter dan fiskal, politik luar negeri, agama, peradilan, serta pertahanan dan keamanan di Papua. Secara implisit, Pemerintah Indonesia melalui Otsus Papua menyatakan Papua tidak boleh merdeka atau keluar dari NKRI,” kata Wenda.
Di lain pihak, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus Papua Lama) memberi banyak wewenang khusus bagi Pemerintah Provinsi Papua. Wenda menyebut, seluruh wewenang selain lima urusan yang dikendalikan Jakarta telah dilimpahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua.
Wenda menilai proses kedua pihak, yaitu Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua, dalam mencari solusi alternatif itu luar biasa, dan hasilnya pun luar biasa. Akan tetapi, implementasi Otsus Papua Jilid 1 tidak berjalan maksimal, sehingga proses resolusi konflik Papua mandek, gagal mencapai tataran peacemaking, peacekeeping, dan peacebuilding.
Dalam perkembangannya, DPR RI bersama pemerintah kemudian menyusun serta mengesahkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua Baru). Wenda menjelaskan bahwa orang di Papua menyebut babak baru Otsus Papua itu sebagai Otsus Papua Jilid 2.
“JDP memandang pemerintah masih dengan slogan yang sama, membangun Orang Asli Papua dalam empat hal utama yaitu, memberikan ruang yang seluas-luasnya kepada orang Papua asli dalam aktifitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan social budaya. [Namun juga ada] pandangan di Papua, bahwa Otsus Papua Jilid 2 adalah Otsus milik Jakarta, karena proses dan kehadirannya sangat elitis, tidak sesuai amanat Pasal 77 UU Otsus Lama,” kata Wenda.
Wenda menjelaskan UU Otsus Papua Baru juga mengubah ketentuan Pasal 76 UU Otsus Papua Lama, yang mempersyaratkan pemekaran Provinsi Papua hanya dapat dilakukan jika ada persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) serta DPR Papua. DPR RI dan pemerintah kemudian memakai UU Otsus Papua Baru sebagai dasar untuk melakukan pemekaran Papua, dan membentuk tiga provinsi baru.
Menurut Wenda, JDP memahami bahwa orang Papua pesimis dengan kebijakan Otsus Papua Jilid 2. Pesimisme itu berkembang karena implementasi Otsus Papua Jilid 1 dinilai gagal mencegah terjadinya kekerasan Negara dan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Papua, gagal menghentikan marjinalisasi terhadap orang Papua, gagal menyelesaikan status politik Papua, dan gagal melakukan pelurusan sejarah Papua.
“JDP mengharapkan ke depan Pemerintah Indonesia dan masyarakat Papua tetap duduk bersama untuk berdialog mencari cara terbaik untuk bersama-sama keluar dari lingkaran persoalan yang belum tuntas. [Para pihak juga] belum menemukan solusi damai yang permanen dan bertahan lama,” katanya. (*)
Discussion about this post