Jayapura, Jubi β Forum Peduli Mimika meminta Kejaksaan Tinggi Papua dan Kepolisian Daerah Papua mengusut tuntas kasus dugaan korupsi dalam pengadaan pesawat dan helikopter oleh Pemerintah Kabupaten Mimika. Hal itu dinyatakan Ketua Forum Peduli Mimika, Nalio Jangput saat dihubungi melalui panggilan telepon pada Jumat (2/9/2022).
Nalio Jangput mengatakan ada beberapa hal yang membuat pengadaan dua pesawat milik Pemerintah Kabupaten Mimika patut diduga terbelit korupsi, diantaranya proses lelang. Ia menyatakan proses pelelangan pengadaan kedua pesawat itu melibatkan istri Kepala Dinas Perhubungan Mimika.
“Jadi ini dilakukan di 2016 oleh mantan Kepala Dinas Perhubungan Mimika. Beliau menunjuk istrinya untuk terlibat dalam proses [pelelangan] itu, dan kemudian ditunjuklah Dirut Asian One Air yang juga masih ada hubungan keluarga. Dalam hal ini telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan pemufakatan jahat,” kata Jangput yang juga berprofesi sebagai pilot.
Ia menilai langkah Kejaksaan Tinggi Papua mengungkap dan membuat terang dugaan korupsi itu tepat. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Mimika telah dirugikan dalam pengadaan dua pesawat tersebut.
“Pemerintah Kabupaten Mimika sudah gelontorkan dana Rp85 miliar untuk beli pesawat dan helikopter secara cash [atau tunai]. Sekitar Rp35 miliar untuk pesawat caravan, dan Rp45 miliar untuk beli helikopter. Rupanya Pemerintah Kabupaten Mimika jugaΒ ditipu, [pengadaan kedua pesawat] ternyata menggunakan sistem leasing dengan Asian One Air,β kata Jangput.
Jangput menilai Pemerintah Kabupaten Mimika mengalami kerugian sebesar Rp21 miliar. βSebab hasil operasional PT Asian One Air selama ini belum dibayarkan. Sudah pengadaan macet, rugi lagi,” sambungnya.
Jangput menyatakan Pemerintah Kabupaten Mimika memiliki itikad baik dalam mengadakan pesawat untuk melayani masyarakat di pelosok dan daerah yang sulit diakses. Akan tetapi, sejak proyek ini dimulai 2015 hingga kini pelayanan itu tidak berjalan. Pemerintah Kabupaten Mimika bahkan harus menyewa satu helikopter lain untuk pelayanan kesehatan oleh Dinas Kesehatan Mimika.
“Ironis memang, saat keinginan memiliki pesawat sendiri, lalu didanai Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah Mimika untuk melayani masyarakat, malah mandek. Tambah lagi, Pemerintah Kabupaten Mimika sekarang malah menyewa pesawat untuk pelayanan kesehatan.Β Saya orang Amungme, sekaligus Pilot sangat prihatin dengan kondisi itu,β ujarnya.
Sebelumnya, pada 24 Agustus 2022, Kejakaan Tinggi Papua telah menaikkan status penanganan dugaan korupsi pengadaan pesawat oleh Pemerintah Kabupaten Mimika menjadi penyidikan. Penyidikan itu didasarkan surat nomor : Print-05/R.1/Fd.1/08/2022 tertanggal 24 Agustus 2022.
Akan tetapi, Kejaksaan Tinggi Papua belum mengumumkan nama para tersangka dalam kasus itu. Pada Jumat, Jubi telah berupaya menghubungi Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Nikolaus Kondomo untuk menanyakan perkembangan penyidikan itu. Akan tetapi, panggilan telepon maupun pesan WhatsApp dari Jubi tidak ditanggapi. (*)