Kerentanan ruang publik: Disinformasi, AI, dan ketimpangan yang menghimpit Indonesia Timur

Jayapura, Jubi – Gelombang disinformasi di Indonesia kini bukan sekadar persoalan konten palsu di media sosial, melainkan masalah sistemik yang mengancam stabilitas informasi publik. Situasi ini diperparah oleh penetrasi Kecerdasan Artifisial (AI) atau kecerdasan buatan yang mempercepat sebaran informasi tanpa dibarengi literasi digital yang memadai.

Ketua DigiBroadcast/Digital Media and Broadcasting (MASTEL), Neil R. Tobing, mengungkapkan ada tiga karakter utama ekosistem disinformasi di Indonesia. Pertama, rendahnya literasi digital meski pengguna media sosial mencapai 160 juta orang. Kedua, ketergantungan pada platform digital yang memicu konten emosional demi trafik. Ketiga, regulasi yang masih bersifat reaktif.

“Ketika tiga karakter tersebut bertemu dengan teknologi AI, penyebaran disinformasi menjadi semakin cepat dan terkoordinasi. Dampaknya bukan lagi sporadis, melainkan berisiko secara sistemik terhadap stabilitas informasi publik,” ujar Neil dalam diskusi Navigating AI in Newsrooms di Jakarta pada Jumat (20/2/2026).

Persoalan disinformasi memiliki dimensi yang jauh lebih kompleks di kawasan Timur Indonesia. Founder dan CEO Kabar Grup Indonesia, Upi Asmaradhana, mengingatkan bahwa wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, dan Gorontalo memiliki karakter politik, sosial, dan demokrasi yang berbeda dari kawasan Barat.

“Itu adalah kawasan yang sebenarnya dari segi politik, sosial, dan demokrasi itu sesuatu yang berbeda dari kawasan barat Indonesia dan Kawasan tengah,” ujarnya.

Menurut Upi, tantangan terbesar di wilayah 3T (terluar, terjauh, terisolir) bukan sekadar masalah kabel internet atau infrastruktur fisik.

“Yang harus kita bangun adalah ekosistem informasi yang sehat di Indonesia Timur. Tantangan terbesar bukan sekadar infrastruktur, melainkan literasi kognitif dan keberpihakan politik pemerintah terhadap kawasan tersebut,” tegas Upi.

Sejak Maret 2025, jejaring media di Indonesia Timur telah bergerak merumuskan langkah bersama untuk membangun kesadaran politik dan literasi teknologi berbasis AI, termasuk berkolaborasi dengan akademisi di Makassar.

Selain ketimpangan wilayah, perspektif gender menjadi isu krusial dalam adopsi teknologi informasi. Pemimpin Redaksi Konde.co, Luviana Ariyanti, menyoroti adanya “kolonisasi data” yang kerap mengabaikan kelompok rentan.

Ia mencatat keterwakilan jurnalis perempuan di Indonesia masih sangat rendah, yakni hanya berkisar 18–20 persen. Kondisi ini berdampak pada minimnya perspektif keberpihakan dalam teknologi yang diciptakan.

“Teknologi itu bukan hanya kita membuka laptop dan mempunyai keahlian menulis, tetapi juga perspektif kita tentang keberpihakan. Ketika diskursus publik hanya berkutat pada angka adopsi teknologi, persoalan dampak terhadap kelompok rentan kerap terabaikan,” kata Luviana.

Luviana mencontohkan tingginya angka kekerasan berbasis gender daring (KBGO) yang dialami perempuan di Timur Indonesia, yang seringkali luput dari statistik resmi pemerintah yang hanya fokus pada jumlah pengguna internet.

Menanggapi situasi ini, Country Director Indonesia dan Pacific BBC Media Action, Rachael McGuinn, menyatakan pihaknya melalui proyek Public Interest Media and Healthy Information Environments (PIMHIE) terus berupaya menjadi fasilitator dialog lintas sektor.

Proyek yang bekerja sama dengan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) ini bertujuan menjembatani riset global dengan praktik media lokal untuk menciptakan lingkungan informasi yang sehat di tengah gempuran AI.

Diskusi ini menyimpulkan bahwa ketahanan informasi nasional tidak cukup dibangun hanya dengan perangkat digital, melainkan membutuhkan literasi kognitif, regulasi yang adaptif, serta keberpihakan nyata pada wilayah-wilayah yang selama ini terpinggirkan dari arus utama informasi. (*)