Jayapura, Jubi – Barisan Pemuda Adat Nusantara atau BPAN Moi Maya khawatir pernyataan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto akan memperparah kerusakan lingkungan di Tanah Papua.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan ia berharap Tanah Papua turut ditanami sawit, agar dapat berswasembada energi dengan menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dari sawit.
Prabowo juga ingin di Tanah Papua ditanam tebu hingga singkong, agar bisa memproduksi etanol. Diharapkan dalam lima tahun ke depan, semua daerah, termasuk Tanah Papua, bisa swasembada energi dan swasembada pangan.
Ini disampaikan Prabowo saat memberikan arahan di depan kepala daerah se-Papua, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12).
Namun menurut Ketua BPAN Moi Maya, Elon Salomo Moifilit, kebijakan penanaman sawit skala besar berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, menghilangkan sumber pangan lokal, serta memutus hubungan spiritual masyarakat adat dengan wilayah adatnya.
Katanya, Tanah Papua bukanlah tanah kosong. Papua adalah tanah adat, tanah kehidupan, dan ruang identitas bagi ratusan suku masyarakat adat yang bergantung sepenuhnya pada hutan, sungai, dan tanah untuk keberlangsungan hidup mereka.
Setiap jengkal tanah di Tanah Papua memiliki pemilik dan nilai historis, kultural, serta spiritual yang diwariskan secara turun-temurun.
“Pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa proyek-proyek besar yang mengatasnamakan pembangunan, kerap berujung pada perampasan wilayah adat, konflik sosial, dan kemiskinan struktural bagi orang asli Papua,” kata Elon Salomo Moifilit dalam siaran pers tertulisnya, Jumat (19/12/2025).
Menurutnya, kasus Proyek Strategis Nasional atau PSN di Merauke, Papua Selatan menjadi luka yang hingga kini belum sembuh. Tanah adat dirampas tanpa persetujua, hutan digusur, dan masyarakat adat kehilangan ruang hidupnya.
Penanaman sawit dinilai tidak hanya mengancam ekologi Tanah Papua, juga memperdalam trauma sejarah yang belum pernah diselesaikan secara adil.
Katanya, pembangunan yang mengorbankan masyarakat adat bukanlah solusi, melainkan bentuk pengulangan kekerasan struktural dengan wajah baru.
Untuk itu lanjutnya, negara seharusnya hadir melindungi dan menghormati hak-hak masyarakat adat, bukan menjadikan Papua sebagai korban kebijakan energi dan pangan nasional.
Ia mengatakan, kelancaran pasokan BBM tidak boleh dibayar dengan hilangnya tanah, identitas, dan masa depan orang Papua. Tanah Papua membutuhkan keadilan, pengakuan wilayah adat, serta pembangunan yang menghormati kehidupan dan hak-hak masyarakat adat, bukan eksploitasi atas nama kepentingan nasional.
“Sebagai Ketua BPAN Moi Maya, saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas arah kebijakan pemerintah terkait rencana penanaman sawit di Tanah Papua sebagaimana disampaikan [oleh presiden] dalam pertemuan bersama para kepala daerah se-Tanah Papua pada 16 Desember 2025,” ujarnya.
Katanya, tanah, hutan, dan sungai di Tanah Papua adalah sumber hidup, identitas, serta ruang spiritual masyarakat adat yang wajib dilindungi, bukan dikorbankan. (*)
Discussion about this post