Kendari, Jubi – Upaya memperkuat solidaritas dan perlindungan bagi jurnalis di daerah semakin nyata. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kendari bersama Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Nasional, dan dengan dukungan Yayasan Tifa melalui program Jurnalisme Aman, resmi membentuk Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sulawesi Tenggara dalam kegiatan pelatihan keamanan jurnalis yang digelar di Kota Kendari pada 24–25 Oktober 2025.
Koordinator Advokasi AJI Indonesia sekaligus perwakilan KKJ Nasional, Erick Tanjung dalam sambutannya ia menegaskan bahwa angka kekerasan terhadap jurnalis secara nasional terus meningkat dan mengkhawatirkan.
“Sejak Januari hingga Oktober 2025, sudah ada 70 kasus kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia dan Ini angka tertinggi dalam lima tahun terakhir,” ujar Erick.
Serangannya beragam dan mulai dari ancaman, teror, penganiayaan fisik, hingga serangan digital dan Dalam sepuluh bulan terakhir saja, ada 20 kasus kekerasan digital terhadap jurnalis. Kondisi ini harus kita sikapi bersama dengan langkah mitigasi nyata.
Erick juga menambahkan bahwa pelatihan keamanan jurnalis dan pembentukan KKJ di daerah merupakan bentuk respons nyata untuk memperkuat jaringan perlindungan bagi jurnalis yang kerap menjadi korban kekerasan ketika menjalankan tugas.
:KKJ di daerah seperti Sulawesi Tenggara menjadi penting untuk memastikan tidak ada jurnalis yang berjalan sendirian ketika menghadapi ancaman,” katanya.
Sementara itu, Arie Mega, Project Officer Jurnalisme Aman, menilai pembentukan KKJ Sulawesi Tenggara menjadi tonggak penting dalam memperkuat solidaritas dan ini menjadi keberanian jurnalis di tengah maraknya kriminalisasi terhadap profesi pers.
“Setahun ini juga sudah tercatat 70 kasus kekerasan dan Itu menunjukkan betapa rawannya profesi jurnalis di Indonesia,” ungkap Arie. Namun di tengah tekanan itu, Ia tetap optimis. Masih ada semangat solidaritas dan keberanian yang belum padam di kalangan jurnalis.
Ridwan Lapasere, anggota Advokasi AJI Indonesia dan AJI Palu yang juga menjadi trainer pelatihan jug mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap jurnalis di Sulawesi Tenggara tercatat paling tinggi di wilayah Sulawesi dalam tiga tahun terakhir.
“Jadi Kalau di Aceh atau Sulawesi Tengah, pola kekerasan biasanya dilakukan aparat dan Tapi di Sultra, pelakunya sering kali orang tidak dikenal,” ujarnya. AJI sudah melakukan pendataan dan verifikasi, dan hasilnya menunjukkan tren yang mengkhawatirkan.
Dari sisi jurnalis lokal, Fadly Aksar dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sultra dan menyampaikan bahwa kompleksitas persoalan di daerah tidak hanya soal kekerasan, tapi juga lemahnya sistem pendampingan hukum dan rendahnya pemahaman etika profesi di kalangan jurnalis.
“Masih banyak wartawan di Sultra yang belum memahami kode etik jurnalistik dan sementara bisnis media banyak yang tidak sesuai aturan Dewan Pers,” jelas Fadly. Belum lagi, ketika ada kekerasan, advokasi masih lemah. Banyak kasus yang berhenti di tingkat penyidikan karena minimnya advokat yang siap mendampingi.
Menanggapi itu, Jusman, perwakilan dari Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Sulawesi Tenggara ia juga menyatakan komitmen untuk turut terlibat dalam perlindungan hukum bagi jurnalis.
“Kami siap bersinergi dan Secara pribadi, saya menilai KKJ ini sangat penting karena jurnalis adalah profesi yang rentan menjadi korban kekerasan,” katanya.
Arie juga menegaskan kembali bahwa KKJ Sultra bukan hanya wadah bagi jurnalis, melainkan forum stakeholder yang melibatkan berbagai pihak dari organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan komunitas pers mahasiswa.
“KKJ Sultra dibentuk bukan sekadar forum formalitas dan Ini wadah bersama untuk saling menguatkan dan memastikan tidak ada jurnalis yang dibiarkan menghadapi kekerasan sendirian,” ucap Arie.
Dalam kesempatan yang sama, Sinta Suryani, Senior Policy Officer Kedutaan Besar Kerajaan Belanda ia juga menyampaikan apresiasi atas pembentukan KKJ Sultra dan program Jurnalisme Aman yang selama empat tahun terakhir konsisten memperjuangkan keselamatan jurnalis di berbagai daerah yang ada di Indonesia
“Kami mengapresiasi pelatihan keselamatan jurnalis yang terus dilakukan dan Kebebasan pers adalah salah satu fokus utama kami, dan kami akan terus mendukung program seperti ini,” kata Sinta.
Kegiatan pelatihan dan peluncuran KKJ Sulawesi Tenggara diikuti oleh puluhan peserta dari berbagai organisasi seperti AJI Kendari IJTI Sultra, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sultra, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sultra, Pusat Pendidikan dan Pemahaman Hak Asasi Manusia (PusPAHAM) Sultra, serta perwakilan pengacara dan pers mahasiswa
Sebagai struktur awal, KKJ Sulawesi Tenggara diketuai oleh Fadly Aksar (IJTI Sultra), dengan M. Sadli Saleh (AJI Kendari) sebagai sekretaris, dan Yuni Kasir (PusPAHAM) sebagai bendahara.
“Kami berharap KKJ Sultra menjadi ruang advokasi yang konkret dan bukan hanya simbolik,” kata Fadly. Menurutnya Jurnalis di daerah harus merasa aman jadi harus terlindungi, dan tidak boleh lagi menjadi korban kekerasan hanya karena menjalankan tugasnya.(*)
Discussion about this post