Jayapura, Jubi – Sejumlah organisasi profesi jurnalis yang tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis atau KAJ Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Makassar merespons positif pascaputusan Mahkamah Agung atau MA, yang menolak gugatan perdata permohonan kasasi eks lima staf khusus gubernur Sulsel.
Kasasi itu berkaitan dengan pemberitaan sengketa pers terhadap dua media daring Herald.id dan inikata.co.id beserta dua wartawan juga narasumbernya dengan gugatan perdata Rp700 miliar.
“Kami menyambut positif putusan MA tersebut. Dengan adanya putusan ini, akan semakin menguatkan profesi jurnalis dalam memberikan informasi yang layak bagi publik, termasuk adanya upaya-upaya membungkan media,” kata Kooordinator KAJ Sulsel, Sahrul Ramadhan dalam siaran pers tertulis, Kamis (26/6/2025).
Sahrul Ramadhan menilai, dalam perkara ini, Majelis Hakim melihat ada kekeliruan dalam menggugat pers, terutama produk jurnalistik yang dihasilkan. Sebab, dalam proses sidang mulai dari Pengadilan Negeri (PN), kemudian naik banding ke tingkat Pengadilan Tinggi Negeri (PTN) hingga pengajuan kasasi di MA, semua gugatan ditolak.
Katanya, setiap jurnalis memiliki tanggungjawab besar dalam menyampaikan informasi, karena ada rambu-rambu kode etik yang telah diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, dikuatkan dengan Peraturan Dewan Pers.
“Jelas di situ aturan maupun mekanisme bila terjadi kekeliruan pemberitaan, bukan malah digugat ke pengadilan dengan nilai fantastis,” ucapnya.
Katanya, dengan putusan MA itu maka semangat para jurnalis yang memang bekerja sebagai jurnalis sejati akan terpacu menghasilkan produk jurnalistik lebih berkualitas, walapun tetap ada hambatan-hambatan serta risiko pekerjaan.
Ia berharap, apabila ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media, menempuh mekanisme yang sudah diatur dalam undang-undang maupun peraturan Dewan Pers.
Sementara itu, kuasa hukum tergugat dari LBH Pers Makassar, Firmansyah mengapresiasi putusan MA menolak permohonan kasasi yang diajukan penggugat. Dari perkara ini, penggugat dinilai belum sepenuhnya memahami sengketa pers.
“Hal pertama, tentunya kami sangat mengapresiasi putusan tersebut karena putusan itu telah mencerminkan rasa keadilan masyarakat yang demokratis,” ucap Firmansyah.
Menurutnya, paradigma majelis hakim dalam perkara ini terlihat konsisten. Sebab, Majelis Hakim dalam setiap putusanya baik ditingkat PN Makassar, PTN Makassar hingga ditingkat kasasi MA pada pertimbangan hukumnya begitu tegas dan terang.
Sebab, Majelis Hakim telah menggunakan hukum pers yang bersifat lex spesialis sebagai alat uji dalam setiap putusannya, sehinggga putusan tersebut dinilai menjadi preseden baik dalam penegakan hukum pers di Indonesia.
“Hal kedua, atas perkara tersebut, ini menjadi peringatan serius bagi pekerja pers maupun media serta publik bahwa sekalipun infrastruktur demokrasi ada, namun sifat feodal dan anti kritik masih ada di kalangan pejabat publik maupun yang memiliki kekuasaan,” katanya.
Ia mengatakan, aturan hukum pada sistem demokrasi di Indonesia sudah jauh lebih baik. Namun masih ada saja pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan. Padahal, ada mekanisme yang diatur dalam Undang-undang Pers maupun Peraturan Dewan Pers.
Dengan adanya putusan MA itu, LBH Pers pun turut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak yang selama ini mendukung perjuangan mulai dari sejumlah organisasi Pers tergabung dalam Koalisi Advokasi Jurnalis (KAJ) Sulsel, Ahli Pers serta lainnya.
“Kepada semua pihak, kawan KAJ dan Ahli Pers, Mas Herlambang serta kawan-kawan yang lainya yang mendukung advokasi. Ini adalah kemenangan publik atas kekuasaan yang tak mau di awasi,” ujar Firmansyah.
Sebelumnya, MA telah memutus perkara Kasasi nomor 1016 K/Pdt/2025 yang di putuskan dan dibacakan pada 9 April 2025. Hasil putusan itu selanjutnya diumumkan melalui laman resmi mahkamahagung.go.id.
Amar putusannya, mengadili, menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dari penggugat. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000.
Pembacaan putusan dipimpin Ketua Majelis Dr. Pri Pambudi Teguh serta Dr. Nani Indrawati dan Agus Subroto sebagai Hakim Anggota, didampingi Panitera Pengganti, Harika Nova Yeri. Meski pembacaan putusan itu para pihak tidak hadir dalam persidangan, namun putusan dinyatakan sah dan mengikat secara hukum.
Salinan putusan tersebut juga telah ditandatangani secara elektronik oleh Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung RI melalui Ennid Hasanuddin.
Sebelumnya lima mantan stafsus Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman yakni Muh Hasanuddin Taibien, Andi Ilal Tasma, A Chidayat Abdullah, Arif dan Arman menggugat dua media daring secara perdata senilai Rp500 miliar.
Selain itu, dua wartawannya turut digugat yakni Burhan dari inikata.co.id, dan Andi Anwar dari Herald,id masing-masing senilai Rp100 miliar. Narasumbernya, Aruddini juga ikut digugat.
Penggugat keberatan atas pemberitaan dua media daring ini berjudul ‘ASN yang di non-jobkan di era kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman diduga ada campur tangan Stafsus’ pada 19 September 2023.
Meski dua media ini telah menayangkan hak jawab, namun tetap digugat ke pengadilan.
Melalui kuasa hukumnya, Murlianto, penggugat mengajukan gugatan perdata total Rp700 milar. Namun dalam perjalanan proses hukum mulai di PN Makassar, PTN Makassar hingga Kasasi di MA, Majelis Hakim menolak seluruhnya gugatan tersebut. (*)
Discussion about this post