Dua Warga Hilang, 2.300 Mengungsi Pasca Operasi Militer di Melagi, Lanny Jaya

Wamena, Jubi — Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP) melaporkan dua warga sipil hilang dan lebih dari 2.300 orang mengungsi setelah operasi militer yang terjadi di Kampung Yigemili, Distrik Melagi, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, pada 5 Oktober 2025.

Direktur Eksekutif YKKMP, Theo Hesegem, menyampaikan laporan ini dalam konferensi pers di Wamena, Senin (10/11/2025). Ia menyebut operasi gabungan yang melibatkan helikopter dan pasukan TNI dari berbagai arah dilakukan tanpa peringatan, ketika warga sedang bersiap menuju gereja untuk ibadah dan Perjamuan Kudus.

“Helikopter menembaki area perkebunan dan pemukiman. Warga panik dan lari mencari perlindungan ke gereja. Tidak ada tembakan balasan dari pihak TPNPB. Ini serangan brutal terhadap warga sipil,” ujar Hesegem.

Kronologi Penyerangan

Menurut laporan YKKMP, penyerangan dilakukan dengan dua helikopter dari arah barat, dua kompi pasukan dari arah utara, serta kendaraan taktis dari arah Tiom secara serentak.
Dalam peristiwa itu, Wiringga Walia Wenda (23 tahun) — yang diduga anggota TPNPB kelompok Puron Wenda — ditembak mati ketika berusaha melarikan diri ke hutan, sementara Yoban Kine Wenda (60 tahun), warga sipil, hilang tanpa jejak.

Saksi mata yang tak ingin disebutkan namanya menyatakan Yoban dibawa oleh anggota TNI menuju jalan utama arah Tiom. Namun, ketika keluarga menanyakan keberadaannya ke Pos TNI, aparat mengaku tidak tahu menahu karena pasukan operasi telah ditarik.

“Keluarga diberi waktu tiga jam untuk mencari korban, tapi lokasi yang jauh dan trauma membuat pencarian sangat sulit,” kata Hesegem.

Rumah Dirusak, Warga Mengungsi

YKKMP mencatat 28 rumah warga rusak berat, 25 di antaranya adalah honai tradisional, satu dibakar, dan tiga rumah beratap seng dirusak aparat.
Seluruh barang warga — alat masak, tempat tidur, pakaian, dan peralatan kerja — dihamburkan, bahkan ternak dibiarkan lepas hingga memakan tanaman di kebun warga.

Pasca operasi militer itu, seluruh aktivitas sosial lumpuh: sekolah, pelayanan kesehatan, dan kegiatan ekonomi berhenti total.

“Warga ketakutan, anak-anak trauma berat, dan pengungsi hidup dalam kekurangan makanan,” tulis laporan YKKMP.
Salah seorang pengungsi di Kampung Wuyukwi mengaku, “Kami hanya punya lima kilo beras. Kami masak untuk anak-anak, tapi orang dewasa tidak makan. Kami ingin pulang, tapi takut karena tentara masih ada di Unabunggu.”

Upaya Pencarian dan Pemasangan Baliho HAM

Tim Kemanusiaan YKKMP bersama tokoh gereja dan masyarakat Melagi telah tiga kali melakukan pencarian korban hilang sejak akhir Oktober, namun belum berhasil menemukan jasad mereka.

Pada 28 Oktober 2025, tim melakukan pencarian di lokasi kejadian dan memasang baliho bertuliskan ajakan menghormati hukum humaniter internasional dan perlindungan warga sipil di zona perang.
Pemasangan dilakukan setelah doa bersama yang dipimpin Pendeta Berpus Tabuni, Ketua Wilayah Melagi, dan disaksikan langsung oleh Danpos TNI Melagi.

“Kami pasang baliho sebagai tanda seruan moral agar militer menghormati kehidupan warga sipil dan tidak melakukan kekerasan di kampung,” kata Hesegem.

Data Korban Menurut YKKMP

Rekomendasi YKKMP

Dalam pernyataannya, YKKMP meminta agar:

1. TNI non-organik yang bertugas di Melagi bertanggung jawab atas hilangnya dua warga sipil dan segera mengungkap keberadaan mereka.
2. Aparat tidak lagi melakukan intimidasi, teror, atau kekerasan terhadap warga sipil setelah para pengungsi dipulangkan.
3. Pemerintah Kabupaten Lanny Jaya segera menggelar pertemuan bersama Forkopimda dan lembaga kemanusiaan untuk memulangkan pengungsi secara aman.
4. Diperlukan rekonsiliasi budaya antara warga dan aparat sebagai syarat pemulangan, difasilitasi oleh pemerintah dan YKKMP.
5. Pemerintah provinsi dan kabupaten segera melakukan rehabilitasi rumah-rumah warga dan pemulihan psikologis pengungsi.

“Keadilan tidak bisa datang dari senjata. Kami meminta pemerintah berpihak pada warga sipil yang tak bersenjata,” tegas Hesegem.

Laporan YKKMP dari Melagi menambah panjang daftar krisis kemanusiaan di wilayah pegunungan tengah Papua akibat operasi militer. Dalam banyak kasus serupa di Nduga, Intan Jaya, dan Puncak, warga sipil menjadi korban utama: kehilangan rumah, ladang, bahkan anggota keluarga.

Sementara pemerintah pusat menyebut operasi dilakukan demi keamanan, di lapangan yang terdengar adalah suara helikopter, bukan suara sekolah dan gereja.

Di Melagi, 2.300 jiwa kini hidup dalam pengungsian, menunggu satu hal yang belum datang: jaminan keselamatan untuk pulang. (*)