Jayapura, Jubi – Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Papua bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Keerom, Komite IV DPD RI, Kementerian Keuangan (Kanwil DJPb Provinsi Papua), serta Kejaksaan Tinggi Papua, menyelenggarakan workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa tahun 2024 di Kabupaten Keerom.
Kegiatan workshop bertema “Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel Dalam Rangka Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” itu digelar di aula Gedung Pramuka Kwarcab Keerom, Kamis (19/9/2024).
Workshop itu dihadiri Bupati Keerom, yang diwakili Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, Kepala Dinas DPMK, para Kepala Distrik, Kepala Kampung, perangkat desa, serta tenaga pendamping profesional desa.
Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pegawai pemerintah daerah dan perangkat desa dalam mengelola keuangan desa, mendorong penguatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pengelolaan keuangan desa, agar lebih transparan dan akuntabel, serta memberikan rekomendasi strategis atas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa.
Pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten Keerom, Stenly M. Moningka, dalam sambutannya mewakili Bupati Keerom memberikan apresiasi kepada BPKP Papua, yang turut berkontribusi dalam rangka peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan dan pembangunan di desa, melalui workshop ini.
Stenly berharap agar melalui workshop ini tata kelola keuangan desa atau kampung semakin membaik, agar implementasi keuangan desa dapat tepat pada sasaran.
Workshop dilanjutkan dengan diskusi panel yang dipimpin oleh Plt. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Keerom, Karolus sebagai moderator, dengan menghadirkan 4 narasumber yaitu Anggota Komite IV DPD RI, yang diwakili oleh Tenaga Ahli DPD Abdul Latif Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua, Tedhy Widodo, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Moudy Hermawan, serta Kepala Perwakilan BPKP Papua, Zainuri.
Tenaga Ahli Anggota Komite IV DPD RI Abdul Latif dalam materinya menjelaskan tentang pengawasan DPD RI terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah terkait desa.
Sedangkan Kepala Perwakilan BPKP Papua, Zainuri memaparkan tentang pengawalan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dalam rangka peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi desa.
“Rendahnya realisasi belanja dan pengeluaran pembiayaan, disebabkan pemerintah kampung terlambat menerima transfer dana, baik transfer DD maupun ADD untuk anggaran tahun 2024,” kata Zainuri seperti dikutip dari siaran pers kepada Jubi di Jayapura, Papua, Jumat (20/9/2024).
Zainuri juga menyampaikan realisasi penyaluran DD dan ADD pada enam desa uji petik, sampai dengan saat evaluasi secara rata-rata mencapai 30,96% dari alokasi anggaran.
Disamping itu, Zainuri juga menyampaikan pentingnya pemahaman antikorupsi bagi para pengelola desa melalui pengembangan masyarakat anti korupsi.
Narasumber lainnya, Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Papua, Tedhy Widodo menjelaskan materi mengenai penegakan hukum dalam pengawasan pengelolaan keuangan Desa.
Sedangkan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Papua, Moudy Hermawan menyampaikan materi mengenai mekanisme penyaluran dan pertanggungjawaban dana desa.
Selain terselenggaranya diskusi panel dari para narasumber, Perwakilan BPKP Papua juga turut menyelenggarakan sosialisasi pengembangan MPAK (Masyarakat Pembelajar Anti Korupsi) dalam acara workshop tersebut.
Workshop ditutup dengan sesi tanya jawab dilanjutkan penyerahan plakat kepada para narasumber.
Masih dalam siaran pers tersebut, bahwa dana desa merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada desa dalam mewujudkan pembangunan di desa. Pemerintah desa diberi kewenangan otonomi, sekaligus sumber daya yang lebih dalam rangka memajukan desa sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa.
Kedekatan pemerintah desa dengan masyarakat desa dari sisi jarak diharapkan akan menjadi nilai lebih pemerintah desa, dibanding level pemerintahan lainnya dalam menyerap aspirasi masyarakat, dan mengenali potensi wilayah yang dibutuhkan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Discussion about this post