Jayapura, Jubi – Penjabat (Pj) Gubernur Papua, Agus Fatoni melantik dan mengukuhkan 92 pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi atau Pemprov Papua.
Pelantikan berlangsung di Lukmen Hall, Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Kamis (7/8/2025).
Pelantikan tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Dengan berlakunya peraturan daerah tersebut maka seluruh pejabat definitif pada jabatan tinggi pratama, pejabat administrator dan pejabat pengawas otomatis berubah menjadi pelaksana.
“Maka pada hari ini Kamis tanggal 7 bulan Agustus Tahun 2025, saya Penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni dengan ini resmi melantik saudara saudari yang namanya disebut dalam nomenklatur Keputusan Penjabat Gubernur Papua Nomor SK.800.1.3.3-8223 tanggal 7 Agustus 2025 sebagai pejabat administrator dan pejabat pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Saya percaya bahwa saudara saudari akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan di atas pundak saudara saudari semua. Semoga Tuhan menyertai kita semua,” kata Agus Fatoni saat prosesi pelantikan.
Dalam sambutannya, Fatoni menyampaikan pentingnya pelantikan tersebut dilakukan, dalam rangka peningkatan kinerja organisasi pada lingkup Pemprov Papua, mengisi jabatan yang kosong serta mengukuhkan pegawai yang tidak ada jabatan karena perubahan struktur organisasi.
“Oleh karena itu saya meminta kepada pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri, segera pelajari tugas pokok dan fungsinya, kuasai peraturan perundang-undangan, kuasai substansi kemudian ikuti seluruh ketentuan yang ada,” kata Fatoni.
Fatoni juga berpesan agar para pejabat yang dilantik untuk bekerja keras dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Menurutnya, dengan bekerja keras maka akan menghasilkan kinerja yang baik kedepannya.
“Kita harus melakukan inovasi, melakukan terobosan-terobosan, melakukan dan merumuskan cara-cara baru untuk bekerja agar memaksimalkan kinerja kita,” ujarnya.
“Tidak lupa kita juga harus menjaga akuntabilitas, kita jaga integritas karena proses di pemerintahan akan dilaksanakan audit dan pemeriksaan, mulai dari audit internal, eksternal hingga penegakkan hukum. Maka saya tekankan kita perlu saling mengingatkan, saling memberikan informasi agar kita semua berada di jalan yang lurus,” sambungnya.
Pejabat yang dilantik dan dikukuhkan itu telah diproses dan mendapat persetujuan teknis dari Badan Kepegawaian Negara RI juga mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri RI. (*)
Discussion about this post