Jayapura, Jubi – Sebanyak 16 asrama mahasiswa Papua di seluruh Indonesia sampai saat ini masih menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Papua. Meskipun Provinsi Papua sudah dimekarkan menjadi tiga provinsi baru di antaranya Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Selatan.
“Masalah aset itu [Asrama Mahasiswa Papua di seluruh Indonesia] masih ada di pemprov [Pemerintah Provinsi Papua] kecuali asrama-asrama yang dibangun pemerintah kabupaten, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten,” kata Kepala Biro Umum dan Protokol Provinsi Papua, Elpius Hugi, saat ditemui Jubi di lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Papua, jalan Soa-Siu, Dok II, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Rabu, (27/9/2023).
Hugi mengatakan, dalam tahun 2023 pemerintah provinsi telah melakukan renovasi di antaranya Asrama Mahasiswa Papua di Makassar dan Tomohon. Sementara itu, untuk renovasi atau pembangunan Asrama Mahasiswa Papua di Bandung, telah diusulkan dalam APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2023.
“Kalau kebutuhan anggarannya besar, [maka] harus masuk di induk [Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD 2024],” katanya.
Selama ini Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan sesuai dengan kondisi fisik. “Kalau perlu kami [Pemerintah Provinsi Papua] bangun, kami bangun. Kalau perlu direhab, kami rehab,” katanya.
Selain itu, Hugi mengatakan, berkaitan dengan kebutuhan biaya air, listrik dan lainnya, Pemerintah Provinsi Papua melakukan pembiayaan secara rutin. “Itu rutin, karena itu aset [Pemerintah Provinsi Papua],” katanya.
Terkait dengan adanya usulan atau permohonan mahasiswa untuk renovasi asrama mahasiswa Papua di seluruh Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua akan mengirimkan tim untuk melakukan survei secara langsung di kota studi yang mengusulkan, lalu berdasarkan hasil survei itu, dimasukkan dalam penganggaran.
“Setelah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lalu mulai pembangunan [renovasi, bangun ulang atau pembangunan baru],” katanya.
Untuk anggaran yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Papua, terkait pemeliharaan, perawatan dan pembangunan asrama mahasiswa Papua di seluruh Indonesia biasanya fleksibel.
“Sesuai tingkat kerusakan. Kerusakan berat, biaya juga besar. Kalau kerusakannya ringan biayanya sedikit,” katanya. (*)