Jayapura, Jubi – Tokoh Gereja bersama tokoh mahasiswa mengecam pernyataan Penjabat Bupati Lanny Jaya Alpius Yigibalom mengenai pertikaian antarkelompok warga di Wamena, Jayawijaya. Mereka menuntut Yigibalom mencabut secara resmi pernyataannya.
Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) Socratez Sofyan Yoman menilai pernyataan Yigibalom sangat prematur, provokatif, dan tidak berdasarkan fakta di lapangan. Tindakan tersebut jauh dari standar moral seorang pemimpin yang semestinya bijaksana dalam menerima aspirasi masyarakat.
“Asumsi ini [pernyataan tersebut] menjadi konsumsi publik yang dapat dipolitisasi, mengkriminalisasi, dan mendiskreditkan orang-orang yang mempertahankan martabat kemanusiaan di tanah leluhur mereka. Kami mendesak Saudara Alpius Yigibalom mencabut pernyataannya yang prematur, provokatif, politisasi dan tidak berdasar fakta itu,” kata Socratez Yoman, Sabtu (22/6/2024).
Tayangan pernyataan Yigibalom tentang motif pertikaian antarkelompok warga diunggah kanal youtube AplaniVideo pada Kamis lalu. Pernyataan kontroversial itu berdurasi 26 detik dari sekitar 35 menit tayangan. Cuplikan video tersebut kemudian beredar di masyarakat.
Yigibalom dalam pernyataannya mengaitkan konflik antarkelompok warga dengan polemik lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya. Dia menyebut pihak yang menolak pembangunan kantor gubernur telah mengancam keselamatan jiwanya.
Pernyataan itu disampaikan Yigibalom saat memediasi dua kelompok warga yang bertikai, Rabu lalu. Adapun pertikaian mereka terjadi sekitar sepekan sebelumnya.
Jubi mengakses video yang merekam pernyataan Yigibalom pada Sabtu pagi. Namun, saat mengaksesnya kembali pada sore, tayangan tersebut telah dihapus pemilik akun youtube.
Menurut Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Jayapura Yasman Yaleget, bentrok antarkelompok warga dipicu kesalahpahaman dalam menyikapi sebuah kecelakaan lalu lintas. Karena itu, dia menuntut Yigibalom mengklarifikasi pernyataannya.
“Konflik itu tidak ada kaitan dengan pro-kontra lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Konflik tersebut murni [akibat dampak] kecelakaan lalu lintas,” kata Yeleget.
Kecaman, sekaligus bantahan serupa dilontarkan Bonny Lanny, Koordinator Masyarakat Kontra Lokasi Pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan. Dia menyatakan kelompok yang saling bertikai memang pernah bermusuhan, tetapi mereka sama-sama menolak lokasi pembangunan kantor gubernur.
“Kami hanya memperjuangkan hak-hak ulayat dan tidak pernah membuat aksi sparatis, merusak fasilitas umum, ataupun mengancam orang lain. Kami juga tidak pernah memprovokasi [masyarakat] untuk melakukan kejahatan,” katanya Lanny, saat dihubungi melalui telepon.
Jubi berupaya menghubungi Alpius Yigibalom pada Sabtu sore, untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut. Namun, teleponnya tidak aktif. (*)






















Discussion about this post