Jayapura, Jubi – Konflik di Kabupaten Maybrat telah mengakibatkan sekitar 100 pengungsi harus tinggal dalam satu atap. Berbagai masalah dihadapi perempuan. hidup penuh tekanan dan ketakutan.
Hal itu dikatakan Lamberti Faan, Pengungsi Maybrat dalam diskusi yang dilakukan media lao-lao Papua, memeringati Hari Pengungsi Sedunia, 20 Juni 2024 dengan topik “Narasi Perempuan dan Hutan” melalui live streaming di Kota Jayapura, Provinsi Papua pada Kamis malam (20/06/2024).
“Kami tinggal di satu rumah dengan situasi yang begitu dan hal itu membuat perempuan akan mengalami masalah yang begitu kompleks. Kami tidak punya ruang aman. Bagaimana dengan perempuan yang saat itu hamil dan sampai ada yang harus melahirkan. Dalam kondisi seperti itu dengan tempat yang seadanya. Sebenarnya mereka harus melahirkan di tempat yang layak tapi begitu susah, ”katanya.
Tekanan juga dialami para perempuan, setiap kali mengalami menstruasi selama mengungsi.
“Kami merasa situasi seperti ini sangat sulit sekali. Kami mengalami kekerasan yang berlapis dengan keterbatasan yang ada. Kekerasan yang terjadi, seperti setiap malam ada satu keluarga yang bertengkar dengan istrinya. Tidak ada ruang aman suami istri untuk menyelesaikan masalah keluarganya, akhirnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga,”katanya
Pemerintah memaksa masyarakat harus kembali ke kampung. Tapi tidak ada jaminan keselamatan.
Perempuan yang di pengungsian, juga menanggung beban ganda. Jaga anak dan bikin kebun. termasuk menyediakan makanan.
“Dan bikin kebun juga harus minta izin sama orang amber, karena wilayah itu sudah jadi milik mereka. Karena di Sorong sebagian besar tanahnya merupakan daerah transmigrasi. Belum lagi perempuan-perempuan yang anaknya dapat tangkap dan ada di penjara dan suaminya mereka yang dapat tangkap kondisi seperti ini sangat berat sekali,”katanya
“Masalah lain lagi seperti layanan kesehatan yang sama sekali tidak ada. Wilayah konflik dan juga transportasi sangat sulit. Jadi kita orang sakit mereka sangat susah mendapatkan layanan kesehatan dan sampai saat ini tidak ada perubahan malah situasi semakin buruk dengan berbagai masalah,”katanya
Sekar Banjaran Aji, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia mengatakan situasi konflik yang menimbulkan banyak masalah bagi perempuan, merupakan pelanggaran HAM. Termasuk juga deforestasi atau penghancuran hutan. Hilangnya hak atas lingkungan atau pelanggaran hak masyarakat adat.
“UNHCR memperkirakan 20 sampai 25 juta pohon ditebang di dalam dan sekitar pemukiman pengungsi setiap tahunnya. 90 persen dari deforestasi ini disebabkan oleh kebutuhan mendesak akan bahan bakar untuk masak,” katanya.
Menurutnya, hal itu mengakibatkan degradasi sosial dalam skala besar, permasalahan lingkungan yang meliputi erosi tanah, tanah longsor, yang mengancam kondisi hidup dan penghidupan yang aman bagi para pengungsi.
Perempuan dan anak-anak harus melakukan perjalanan lebih jauh untuk mengumpulkan kayu. Ini menempatkan perempuan pada peningkatan risiko kekerasan seksual dan gender.
“Hampir sama dengan cerita pengungsi dari Maybrat datang berkebun di tanahnya orang di Sorong dan bikin deforestasi misalnya seperti demikian. Itu sering sekali dilihat hanya sekadar mereka bikin kacau lingkungan saja, tanpa dilihat sebenarnya apa yang menyebabkan mereka berpindah dan apa yang terjadi ketika mereka berpindah itu,”katanya
Greenpeace menghitung deforestasi di Papua dengan luas hutan yang hilang di Provinsi Papua dan Papua Barat antara tahun 2011 hingga 2019. Luasannya mencapai 435,233 hektar. Dalam laporan greenpeace di tahun 2021, ditemukan deforestasi ini berkaitan dengan 25 produsen minyak sawit utama yang sudah menebang kira-kira 130.000 hektar hutan hujan, sejak akhir 2015 hingga 2018.
Ditemukan juga 40 persen dari deforestasi, atau kurang lebih 51.600 hektar hutan di Papua yang punya keanekaragaman hayatinya paling tinggi di dunia, hancur hanya karena industri sawit.
“Area yang banyak deforestasi di antaranya daerah kepala burung Sorong dan sekitarnya, dan yang paling parah di wilayah Selatan Papua , Jayapura,”. (*)
Discussion about this post