Jayapura, Jubi – Sedikitnya 300 personel TNI/Polri telah disiagakan menjelang rencana aksi damai United Liberation Movement for West Papua atau ULMWP di Kota Jayapura, Papua, pada Selasa (17/10/2023) besok. Hal itu dinyatakan Kepala Kepolisian Resor Jayapura Kota, Kombes Victor Dean Mackbon di Kota Jayapura, Senin (16/10/2023).
ULMWP atau Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat berencana menggelar aksi damai pada Selasa. Aksi damai itu dilakukan untuk mendesak pemerintah Indonesia membuka akses kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatah Bangsa-Bangsa (PBB) ke Tanah Papua.
Mackbon mengatakan 300 personel TNI/Polri itu diturunkan untuk mencegah adanya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Itu sudah sekian kali mereka melakukan aksi. Meskipun kali ini mereka kembali melayangkan surat permohonan izin, namun kami tetap menolak sebab ada persyaratan yang tidak bisa dijelaskan kepada pihak kepolisian,” katanya.
Selain menyatakan ULMWP memenuhi syarat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, Mackbon juga menyatakan ULMWP adalah organisasi yang tidak terdaftar di wilayah hukum Indonesia. Ia juga menyatakan ULMWP selalu menyiarkan aspirasi Papua merdeka.
“Makanya kami tidak memberiman izin. Tapi, mengingat Indonesia adalah [negara] demokrasi, maka kami [hanya] batasi ruang gerak mereka. Intinya, [mereka] tidak boleh mengganggu ketertiban umum,” ujar Mackbon.
Ia juga mengimbau masyarakat Kota Jayapura agar tetap beraktivitas seperti biasa pada Selasa, karena TNI/Polri beserta pemerintah menjamin keamanan semua warga. “Jangan terprovokasi apalagi terlibat dalam aksi. Silahkan menjalankan aktivitas seperi hari-hari biasanya,” katanya. (*)