Jayapura, Jubi – Sejumlah mahasiswa dan rakyat Papua yang tergabung dalam Front Mahasiswa dan Rakyat Peduli Papua menggelar mimbar bebas di asrama mahasiswa Mimika, Kota Jayapura, pada Selasa (4/4/2023). Dalam aksi itu, mereka menyerukan menghentikan segala bentuk kekerasan, dan mencari solusi damai terhadap persoalan di Papua.
Aksi mimbar bebas yang dimulai sejak pukul 09 pagi itu digerakkan oleh berbagai mahasiswa yang berasal dari daerah konflik di Tanah Papua. Di antaranya Ndugama, Intan Jaya, Yahukimo, Puncak, Pegunungan Bintang, Maybrat, Sorong dan wilayah lainnya di Papua. Aksi ituย dijaga sejumlah aparat kepolisian di luar pagar asrama mahasiswa Mimika.
Para mahasiswa membentangkan spanduk dan pamflet bertuliskan sejumlah kekerasan terhadap orang Papua yang tidak kunjung diselesaikan hingga saat ini misalnya kasus Wamena Berdarah 2003. Setiap perwakilan mahasiswa bergantian menyampaikan orasi maupun membacakan puisi keresahan atas kondisi kekerasan di Tanah Papua.
“Hari ini konflik terjadi di mana-mana. Operasi militer besar-besaran. Hari kita punya orang Papua dibunuh bahkan di mutilasi,” kata Venus Kabak dalam orasinya.
Kabak menilai selama bersama Indonesia maka orang Papua akan selalu hidup dalam penindasan. Menurut Kabak refendum Papua merupakan solusi terbaik untuk mengakhiri semua ketidakadilan yang dialami orang Papua.
“Kita punya orangtua meninggal di mana-mana. Kita mau menangis terus. Kita hidup bersama NKRI itu hidup di neraka. Maka Papua merdeka adalah solusi untuk semua masalah yang terjadi di tanah Papua,” ujarnya.
Orator lainnya Malminus Waker menyatakan saat ini Papua sedang tidak baik-baik saja. Ia menyatakan agar semua rakyat Papua harus bersuara atas ketidakadilan yang menimpa orang asli Papua.
“Papua sedang tidak baik-baik saja. Mari kita menyerukan keadilan [bagi rakyat Papua]. Ini kita punya tanah,” kata Waker dalam orasinya.
Penanggung jawab aksi, Obanus Kogoya menyatakan pendekatan keamanan yang terus diterapkan Pemerintah Indonesia tidak menyelesaikan persoalan dan hanya akan mengorbankan orang asli Papua. Ia menyatakan agar pemerintah Indonesia mengehentikan pengiriman pasukan TNI/Polri ke Tanah Papua.
Kogoya menyatakan,ย Pemerintah Indonesia bertanggungjawab atas segala bentuk kekerasan terhadap orang Papua. Ia juga menyatakan pemerintah provinsi/kabupaten wajib memberikan perlindungan bagi masyarakat Papua yang sedang mengungsi akibat konflik antara TNI/POLRI dan TPNPB.
Atas dasar itu Kogoya menyatakan Front Mahasiswa dan Rakyat Peduli Papua mendesak Pemerintah Indonesia membuka akses bagi Komisi HAM PBB untuk menyelidiki kasus kekerasan di Papua. Waker juga menyatakan Pemerintah Indonesia harus membuka perundingan dengan pihak TPNPB untuk menghentikan segala kekerasan di Tanah Papua.
“Pemerintah Indonesia segara berunding dengan TPNPB tanpa mengorbankan masyarakat sipil,” ujarnya.