Jayapura, Jubi – Yayasan Pusaka Bentala Rakyat menggelar diskusi perihal isu reproduksi sosial hak atas pangan dan gizi, dilihat dari segi pandang feminisme atau perempuan Papua.
Kegiatan diskusi digelar pada Kamis (19/10/2023) di Aula Biara St.Clara Sentani, kegiatan dimulai dari pukul 09.00 WP sampai selesai. Ada 35 perempuan Papua ikut diskusi tersebut.
Peserta berasal dari Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Keerom, Kabupaten Jayapura, Doyo, ada juga yang perwakilan dari beberapa komunitas yaitu komunitas para-para, komunitas perempuan adat Namblong,
Suteki, salah satu anggota Yayasan Pusaka membuka acara dengan menjelaskan tentang apa itu reproduksi sosial, lalu dilanjutkan dengan diskusi mengenai kondisi yang terjadi di lokasi mama-mama Papua yang datang.
Mama Cornelia Kuranob yang datang dari Kabupaten Boven Digoel mengatakan perjuangan yang harus dihadapi di daerahnya. Mama bekerja sebagai kader Malaria di kampung Subur, Boven Digoel. Mama bekerja berjalan kaki memberikan pelayanan kepada masyarakat,
” Saya bekerja untuk masyarakat, memberikan pelayanan kesehatan yang baik untuk masyarakat. Berjalan kaki dari RT satu sampai RT tiga, bekerja untuk mendapatkan uang menghidupi keluarga,” katanya
Mama Weherlina Basik-Basik, peserta lainnya juga mengatakan, tempat tinggalnya di Boven Digoel sudah mulai banyak perubahan, hutan-hutan yang ada sudah mulai menghilang. Mama sudah tidak bisa mengkonsumsi hasil dari hutan karena sudah banyak perubahan.
Mama basik-basik menilai pemerintah tidak melihat perubahan yang terjadi, tidak ada solusi yang diberikan.
Banyak dari mama- mama dan juga perempuan papua yang ikut diskusi menyampaikan bahwa mereka harus bekerja demi keluarga, namun tidak ada perhatian dari pemerintah untuk membantu masyarakat terutama perempuan dalam melakukan pekerjaan.
Laksmi salah satu anggota Yayasan Pusaka yang datang dari Yogyakarta, mengatakan perempuan sudah melakukan banyak hal dan tanggung jawab, namun tidak ada yang memperhatikan perempuan.
Laksmi menjelaskan bahwa perempuan itu sudah diberikan tanggung jawab besar, tapi pada dasarnya haruslah dilakukan oleh pemerintah.
Dia meminta pemerintah perlu memperhatikan perempuan, karena perempuan adalah ujung tombak dari semua pelayanan yang ada baik di keluarga maupun di masyarakat.(CR-1)