Nabire, Jubi – Proses rekapitulasi suara tingkat Provinsi Papua Tengah dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal itu disampaikan Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk pada rapat koordinasi pemantapan pelaksanaan rekapitulasi hasil Pemilu 2024 yang dilaksanakan di Kabupaten Nabire, Rabu, (28/2/2024).
Rapat tersebut dihadiri Forkopimda Provinsi Papua Tengah, KPUD, Bawaslu Provinsi Papua Tengah dan aparat TNI-Polri.
More Read
Dr. Ribka Haluk menekankan agar tahapan Pemilu di tingkat PPD dan KPUD Kabupaten agar segera diselesaikan. Ia mengharapkan tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Papua Tengah dapat terlaksanakan sesuai dengan kalender yang telah ditetapkan KPUD.
”Jadwal yang telah ditetapkan KPUD tahapan rekapitulasi tingkat provinsi akan dilaksanakan tanggal 4 sampai 8 Maret 2024. Saya harapkan tahapan ini bisa dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Ia memerintahkan seluruh kepala daerah di 8 kabupaten bersama Forkopimda-nya untuk memantau tahapan Pemilu yang sedang berjalan ditingkat kabupaten.
“Saya minta seluruh Bupati dan Forkopimda tidak boleh diam melihat permasalahan yang terjadi di daerahnya. Seluruh kepala daerah bersama Forkopimda harus solid dalam memastikan tahapan Pemilu berjalan lancar dan adil,” ujarnya.
Haluk juga berpesan kepada peserta Pemilu dan pihak-pihak terkait untuk tidak menghalangi penyelenggara dalam melaksanakan tahapan Pemilu.
“Kalau ada permasalahan, silakan untuk menyelesaikannya di Bawaslu dan sentra Gakkumdu. Bukan malah mengganggu tahapan Pemilu yang telah berjalan. Setiap ada permasalahan, saya minta agar diselesaikan segera, tanpa merubah hasil Pemilu yang telah berjalan,” katanya.
Kepada KPUD dan Bawaslu, lanjut dia, untuk melaksanakan Pemilu dengan adil, jujur dan profesional. Ia percaya bahwa dengan melakukan hal tersebut, tahapan Pemilu dapat terlaksana dengan baik.
“KPUD juga segera berkoordinasi dengan apparat TNI-Polri untuk menyikapi dinamika yang berkembang. Saya mengharapkan agar Provinsi Papua Tengah menjadi contoh yang baik dalam melaksanakan pesta demokrasi di Indonesia,” ujarnya. (*)
