Jayapura, Jubi – Pertemuan Pemimpin Pacific Islands Forum (PIF) ke-55 diselenggarakan di Koror, Palau dengan tema, ‘Membangun Ekonomi: Kehidupan. Aksi. Persatuan’. Pertemuan ini akan berlangsung pada 30 Agustus 2026 hingga 4 September 2026.
Forum ini diadakan setiap tahun untuk mengembangkan respons kolektif terhadap isu-isu regional dan mewujudkan visi untuk Kawasan Pasifik yang tangguh, damai, harmonis, aman, inklusif secara sosial, dan sejahtera yang memastikan semua masyarakat Pasifik dapat menjalani kehidupan yang bebas, sehat, dan produktif, sebagaimana dikutip Jubi dari laman www.theprif.org, Sabtu (29/8/2026).
Forum Kepulauan Pasifik terdiri dari 18 anggota – Australia, Kepulauan Cook, Negara Federasi Mikronesia (FSM), Fiji, Polinesia Prancis, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Niue, Palau, Papua Nugini (PNG), Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, dan Vanuatu.
Menteri Luar Negeri PNG Justin Tkatchenko telah mengindikasikan kepada RNZ Pacific bahwa isu Papua Barat akan dibahas oleh para pemimpin Pasifik di Koror bulan depan.
Ia berharap isu Papua Barat akan dibahas pada pertemuan para pemimpin Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Koror, Palau.
Hal ini terjadi ketika isu pelanggaran hak asasi manusia dan konflik di wilayah Papua yang dikuasai Indonesia, yang sering dikenal secara internasional sebagai Papua Barat, tampaknya telah tergeser dari agenda regional.
Konflik bersenjata di Papua Barat telah menyebabkan banyak warga yang mengungsi sebanyak 124.931 pengungsi yang terkonsentrasi di wilayah konflik bersenjata aktif, terutama di Provinsi Papua Tengah, Kabupaten Puncak dan Intan Jaya serta Provinsi Papua Pegunungan, antara Kabupaten Nduga dan Yahukimo.
Begitupula di wilayah Provinsi Papua Barat Daya sebanyak 238 di Kabupaten Maybrat. Selain pengungsian, timbul pula masalah kemiskinan di wilayah provinsi-provinsi Melanesia di tanah Papua.
Aktivis HAM menyebunya HAM Ekosob atau Hak Asasi Manusia di bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang dijamin untuk memastikan taraf hidup layak bagi setiap manusia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) ,Papua Tengah dan Papua Pegunungan peringkat teratas sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Indonesia, dengan angka masing-masing sekitar 29,45% dan 27,21%.
Daftar Provinsi dengan Persentase Kemiskinan Tertinggi Papua Tengah, 29,45%; Papua Pegunungan, 27,21% ; Papua Barat, 19,58% ; Papua Selatan, 19,26% ; Papua : 17,82% dan Provinsi Papua Barat Daya : 17,50% Sedangkan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat 17,50%.
Adapun BPS mencatat factor utama penyebab kemisikinan adalah infrastruktur dan sulitnya medan geografis membuat biaya logistik dan pembangunan sangat mahal.
Selain itu masalah perubahan bentangan alam di Provinsi Papua Selatan di mana Proyek Strategis Nasional (PSN) telah merobah hutan eucalyphtus dan dusun sagu menjadi perkebunan sawit, tebu dan sawah di lahan seluas 2,5 juta hektar.
Sebelumnya pada pertemuan Forum Kepulauan Pasifik (PIF) ke-54 yang berlangsung pada 8–12 September 2025 di Honiara, Kepulauan Solomon isu Papua Barat juga dibicarakan.
Tetapi para pemimpin PIF menegaskan sebaiknya isu itu dibahas dalam pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri maupun desakan kuat dari desakan kuat dari organisasi masyarakat sipil (CSO) kawasan Pasifik.
Dalam PIF 2025 di Honiara, telah memasukan perkembangan politik regional Papua Barat dan Kaledonia Baru ke dalam agenda resmi mereka.
Bahkan PM Jeremiah Manele, PM Kepulauan Solomon saat itu mengonfirmasi bahwa masalah Papua Barat tetap menjadi agenda tetap (standing agenda) dalam pembahasan Forum.
Selain itu pembahasan ini penting karena adanya desakan komunitas sipil regional seperti Pacific Network on Globalisation (PANG) dan Dewan Gereja Pasifik, menggelar aksi dan mengirim surat terbuka mendesak para pemimpin PIF untuk mengambil tindakan nyata.
Mereka menuntut realisasi resolusi PIF terdahulu (sejak 2019) yang meminta Indonesia memberikan akses bagi misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki situasi hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat.
Memang isu isu Papua Barat selalu disuarakan dari PIF ke PIF, namun hasil akhir dari forum tersebut dinilai oleh sejumlah pengamat dan aktivis lokal masih bersifat normatif.
Mereka sangat prihatin tanpa langkah penegakan hukum yang mengikat karena PIF tetap menghormati kedaulatan wilayah Indonesia.
Terlepas dari semua itu,tuntutan penyelesaian konflik dan kunjungan utusan khusus atau Komisaris Tinggi HAM PBB ke Papua Barat menjadi harapan semua pihak. (*)
Discussion about this post