Jayapura, Jubi – Perpecahan dalam kubu gerakan pro-kemerdekaan Kaledonia Baru semakin melebar setelah komponen kedua dari kelompok moderat, yakni UPM (Persatuan Progresif di Melanesia), secara resmi mengumumkan keluarnya dari Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis (FLNKS), yang dahulu mempersatukan mereka.
Pengumuman UPM dalam konferensi pers di Nouméa terjadi hanya lima hari setelah PALIKA (Partai Pembebasan Kanak), kelompok moderat pro-kemerdekaan lainnya, juga secara resmi memisahkan diri dari FLNKS. Demikian dikutip jubi.id dari laman RNZ Pasifik, Kamis (20/11/2025).
Hal ini sejalan dengan resolusi yang diambil dalam Kongres partai yang diadakan akhir pekan lalu. Kedua kelompok mengemukakan alasan serupa atas tindakan mereka.
Pemimpin UPM, Victor Tutugoro, mengatakan kepada media lokal pada Rabu bahwa partainya merasa semakin “sulit untuk bertahan dalam gerakan pro-kemerdekaan (FLNKS), yang sebagian darinya kini telah teradikalisasi melalui kemarahan dan ancaman”.
Ia menambahkan bahwa partainya dan PALIKA tidak lagi mengenali diri mereka dalam “modus operasi kekerasan” FLNKS yang semakin meningkat.
Tutugoro mengingatkan bahwa sejak Agustus 2024, UPM tidak lagi terlibat dalam operasi “FLNKS baru” — termasuk biro politiknya — karena menolak menerima “cara-cara keras” di bawah dominasi Union Calédonienne yang semakin meningkat, terutama perekrutan faksi-faksi nasionalis baru serta pengangkatan pemimpin CCAT sekaligus komisaris politik UC, Christian Téin, sebagai presiden baru.
Téin ditangkap pada Juni 2024 atas tuduhan terkait kriminal, baik sebelum maupun selama kerusuhan Mei 2024, dan kemudian diterbangkan ke daratan Prancis. Setelah satu tahun ditahan di Mulhouse, Timur Laut Prancis, ia dibebaskan dengan persyaratan pra-persidangan dan pada Oktober 2025 akhirnya diizinkan kembali ke Kaledonia Baru, tempat ia akan berada dalam beberapa hari ke depan.
Kembalinya Christian Téin
Téin masih berada dalam status praperadilan hingga ia menjalani persidangan pada tanggal yang belum ditentukan.
Namun, Téin dan “Collectif Solidarité Kanaky 18” mengumumkan bahwa ia akan mengadakan pertemuan publik bertema “Ke mana Arah Dekolonisasi Kanaky–Kaledonia Baru?” pada 22 November 2025 di Bourges, Prancis, dan menyebutkan bahwa itu akan menjadi “pidato publik terakhir sebelum ia kembali ke Kaledonia Baru”.
Tutugoro mengatakan situasi memburuk sejak negosiasi yang berujung pada penandatanganan Perjanjian Bougival pada Juli 2025. Mereka menarik diri dari FLNKS pada Agustus 2025 dan mengecam apa yang mereka sebut sebagai “daya tarik kemerdekaan”.
“Perjanjian ini memisahkan kami dari FLNKS yang baru. Dan ini menjadi alasan lain bagi kami untuk menyatakan bahwa kami tidak punya urusan lagi dengan mereka,” kata Tutugoro.
UPM mengingatkan bahwa mereka merupakan anggota pendiri FLNKS sejak 1984.
UPM dan PALIKA: Anggota Pendiri FLNKS 41 Tahun Lalu
Pada 14 November, PALIKA mengumumkan hasil Kongres ke-50 yang diadakan enam hari sebelumnya, yang meresmikan penarikan diri mereka dari FLNKS — platform yang telah mereka ikuti sejak pendiriannya pada 1984.
FLNKS awalnya terdiri dari PALIKA, UPM, Union Calédonienne (UC), dan Rassemblement démocratique océanien (RDO) yang berbasis di kalangan komunitas Wallisian.
PALIKA menyatakan pihaknya memutuskan keluar karena tidak sepakat dengan pendekatan FLNKS sejak kerusuhan Mei 2024.
Sejak pengumuman tersebut, juru bicara PALIKA, Charles Washetine, menegaskan bahwa partainya tetap mendukung proyek “kedaulatan penuh” melalui negosiasi dengan Prancis.
Namun, ia menambahkan, “Tentu saja kita tidak akan membangun sesuatu untuk anak-anak kita melalui penghancuran.”
Ia mengakui bahwa teks Bougival “tidak sempurna” dan masih memerlukan klarifikasi, terutama mengenai mekanisme penyerahan kekuasaan dan instrumen hukum apa yang akan digunakan untuk proses transisi dari Prancis ke Kaledonia Baru.
Moderatis Pro-Kemerdekaan Bersatu sebagai UNI
Setelah Kongres FLNKS pada Agustus 2024, baik PALIKA maupun UPM menjauhkan diri dari FLNKS dan CCAT (Field Action Coordinating Cell), yang bertugas mengorganisir protes terhadap perubahan Konstitusi Prancis yang kemudian berubah menjadi kerusuhan yang menewaskan 14 orang.
Baik PALIKA maupun UPM tidak menghadiri Kongres Agustus 2024 setelah FLNKS memutuskan menerima CCAT sebagai bagian resmi dari partai.
Tutugoro menegaskan bahwa UPM kini akan bekerja sama dengan PALIKA sebagai bagian dari Persatuan Nasional untuk Kemerdekaan (Union Nationale pour l’Indépendance/UNI) dan tumbuh menjadi partai politik lengkap dalam persiapan pemilihan kotamadya dan provinsi.
Bougival: Peta Jalan Negara Kaledonia Baru
UPM juga menegaskan dukungannya terhadap Perjanjian Bougival, yang menetapkan peta jalan untuk pembentukan “Negara Kaledonia Baru”, kewarganegaraan Kaledonia Baru yang tetap berada dalam wilayah Prancis, serta transfer kewenangan lebih lanjut dari Prancis.
Perjanjian itu ditandatangani setelah sepuluh hari negosiasi intensif di Bougival, Prancis Barat, oleh politisi pro-Prancis dan pro-kemerdekaan, termasuk FLNKS.
Namun pada Agustus 2025, FLNKS menarik tanda tangan negosiatornya dan menyatakan hanya akan berdiskusi secara bilateral dengan Prancis, dengan target jangka pendek “kedaulatan penuh”.
Perlindungan Polisi dan Ancaman Instabilitas
Sejak para penandatangan kembali ke Kaledonia Baru pada Juli 2025, mereka ditempatkan di bawah perlindungan polisi VIP.
Pada puncak kerusuhan Mei 2024 — yang menewaskan 14 orang, menghancurkan ratusan bisnis, dan membuat puluhan ribu orang kehilangan pekerjaan dengan kerugian lebih dari €2 miliar — rumah Tutugoro termasuk yang dibakar massa.
Dalam pernyataan media minggu lalu, FLNKS menegaskan kembali penolakannya terhadap Perjanjian Bougival, mengatakan bahwa “proyek Bougival tidak dapat dijadikan dasar kerja karena bertentangan dengan proses dekolonisasi”.
Menteri Luar Negeri Prancis, Naïma Moutchou, segera mengklarifikasi bahwa dokumen Bougival justru menyebutkan dengan jelas bahwa “proses dekolonisasi terus berlanjut”.
Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada toleransi dalam hal keamanan, dan pasukan keamanan akan tetap bertugas selama diperlukan.
Referendum De Facto Masih Menggantung
Dalam situasi dua arus — pro dan anti-Bougival — belum jelas dasar hukum, daftar pemilih, atau formulasi pertanyaan yang akan digunakan untuk konsultasi publik semacam referendum lokal.
Tiga referendum sebelumnya (2018, 2020, dan 2021) semuanya menghasilkan suara mayoritas “TIDAK” untuk kemerdekaan, berdasarkan daftar pemilih khusus sesuai ketentuan Perjanjian Nouméa 1998.
Sejak 2022, para pemangku kepentingan politik telah mencoba menemukan arah baru bagi masa depan politik wilayah tersebut. Namun, Union Calédonienne terus absen dari upaya pertemuan inklusif tersebut.(*)
Discussion about this post