Jayapura, Jubi – Proses perdamaian di Daerah Otonomi Bougainville, Papua Nugini, kembali memasuki fase penting pada awal 2025. Sir Jerry Mateparae, Moderator Perdamaian Bougainville, memulai konsultasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi sejumlah isu kontroversial yang belum terpecahkan terkait rencana kemerdekaan Bougainville.
Sir Jerry, mantan Gubernur Jenderal Selandia Baru, bertemu dengan Menteri Urusan Bougainville, Manasseh Makiba, dan Menteri Autority Bougainville, Ezekiel Massat, untuk membahas kebuntuan yang menghambat proses transisi.
Salah satu isu utama adalah perbedaan pandangan antara Pemerintah Otonom Bougainville (ABG) dan Pemerintah Nasional Papua Nugini. ABG menginginkan pengesahan hasil referendum dengan mayoritas sederhana di Parlemen Nasional, sementara Pemerintah Nasional bersikeras pada mayoritas absolut yang melibatkan amandemen konstitusional.
Sir Jerry Mateparae direncanakan mengunjungi berbagai wilayah di Papua Nugini untuk mengumpulkan pandangan masyarakat. Langkah ini bertujuan membawa hasil Referendum Bougainville 2019, di mana mayoritas warga memilih merdeka, ke Parlemen Nasional di Port Moresby untuk diputuskan.
“Konsultasi ini sangat penting untuk menyelaraskan pandangan, posisi, dan perspektif kolektif kita melalui Moderator Perdamaian Bougainville sebelum perkembangan penting tersebut terjadi,” ujar Menteri Urusan Bougainville, Manasseh Makiba seperti dilansir Jubi dari postcourier.com.pg.
Sementara itu, Menteri Autority Bougainville, Ezekiel Massat, menambahkan bahwa sejak 2019, Pemerintah Otonomi Bougainville terus memimpin proses transisi menuju kemerdekaan.
Referendum kemerdekaan Bougainville pada 15 Juni 2019 merupakan langkah bersejarah yang diadakan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Papua Nugini dan Pemerintah Otonom Bougainville pada 2001.
Referendum ini adalah bagian dari penyelesaian konflik panjang yang berlangsung dari 1988 hingga 1998.
Hasil referendum menunjukkan 98,31 persen warga Bougainville memilih merdeka, sementara hanya 1,69 persen yang memilih otonomi yang lebih besar. Namun, hasil ini bersifat tidak mengikat, sehingga keputusank akhir berada di tangan Pemerintah Nasional Papua Nugini.
Pada Juli 2021, kesepakatan antara kedua belah pihak menetapkan bahwa Bougainville akan mendapatkan kemerdekaan penuh pada 2027. Namun, proses ini memerlukan pengesahan dari Parlemen Nasional, sehingga konsultasi menjadi langkah penting untuk memastikan transisi berjalan lancar.
Para pengamat menilai sulit bagi Papua Nugini untuk mengabaikan hasil referendum yang jelas menunjukkan keinginan rakyat Bougainville. Meski begitu, diperlukan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan berbagai isu hukum, politik, dan administratif yang terkait dengan proses kemerdekaan tersebut. (*)
Discussion about this post