Jayapura, Jubi – Lusinan orang berunjuk rasa di luar Kedutaan Besar Prancis di Wellington, Rabu (22/5/2024) sore ini setelah kerusuhan sipil di Kaledonia Baru.
Ibu kotanya, Nouméa, mengalami kekacauan pada Senin (13/5/2024) lalu akibat bentrokan bersenjata antara pengunjuk rasa pro-kemerdekaan suku Kanak dan pasukan keamanan. Demikian dikutip jubi.id dari https://www.rnz.co.nz, Kamis (23/5/2024).
Hal ini dimulai ketika sebuah undang-undang baru diusulkan yang memungkinkan penduduk Prancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru selama lebih dari 10 tahun untuk memilih, yang menurut beberapa orang akan melemahkan suara orang Kanak.
Enam orang tewas , termasuk dua polisi, dan ratusan lainnya terluka sejak saat itu.
Penyelenggara Jessie Ounei mengatakan dia ingin meningkatkan kesadaran akan kekerasan terhadap suku Kanak di Kaledonia Baru.
“Selama beberapa dekade, gerakan kemerdekaan Kanak terus berupaya mencapai otonomi dan penentuan nasib sendiri, namun hanya menemui ingkar janji dan meningkatnya kekerasan yang diatur oleh pemerintah Prancis,” katanya.
“Ini saatnya untuk berdiri dalam solidaritas dengan masyarakat Kanak dan menuntut diakhirinya siklus penindasan dan ketidakadilan ini.”
Ounei mengatakan dia ingin Prancis memenuhi janji dan komitmennya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Nouméa dan Matignon.
“Kami berada di Kedutaan Besar Prancis hari ini untuk meminta Prancis mengingat janji yang mereka buat pada tahun 1998,” katanya.
“Saya ingin mengingatkan Prancis bahwa berdasarkan perjanjian itulah mereka menyetujui transisi kemerdekaan dan pemerintahan sendiri dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat Kanak,” katanya.
Presiden Prancis Emmanuel Macron dijadwalkan tiba di Nouméa Rabu (22/5/2024) malam ini. Kunjungannya bertepatan dengan penerbangan amal kedua yang dilakukan untuk membawa warga Selandia Baru keluar dari kota tersebut. (*)
Discussion about this post