Jayapura, Jubi – Permohonan unjuk rasa pro-Palestina yang diajukan oleh mahasiswa Universitas Pasifik Selatan (USP) telah ditolak oleh Kepolisian Fiji.
Hal ini dinilai penting dan disebut demi menjamin seluruh warga negara di Fiji. Begitu kata Menteri Dalam Negeri Fiji, Pio Tikoduadua sebagaimana dikutip fijitimes.com,Rabu (1/11/2023)
Dia mengatakan meskipun kekhawatiran yang diajukan adalah valid dan diakui, permohonan tersebut harus ditolak karena “potensi perselisihan komunal”.
Tikoduadua juga mengatakan bahwa dia mendukung Partai Federasi Nasional (NFP) dalam mendukung resolusi PBB untuk gencatan senjata kemanusiaan bagi Israel dan Hamas, yang ditolak oleh Pemerintah Fiji dan 13 negara lainnya di Majelis Umum PBB.
Kemarin, Perdana Menteri Sitiveni Rabuka juga membela pendirian Fiji dan mengatakan bahwa ia sebagai PM terkadang harus membuat “keputusan sepihak”.
Dalam pernyataan pers tadi malam, Pasukan Militer Republik Fiji (RFMF) menyatakan keprihatinan mendalam atas “pendekatan non-konsultatif” yang diambil oleh Pemerintah Koalisi dalam keputusannya untuk tidak menyetujui resolusi PBB mengenai Gaza.
Komandan RFMF Mayor Jenderal Jone Kalouniwai mengatakan “Keputusan tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap keselamatan dan keamanan pasukan RFMF yang saat ini ditempatkan di Timur Tengah” dan meminta Pemerintah untuk mengevaluasi kembali keputusan tersebut.
Saat dihubungi tadi malam, Tikoduadua mengatakan dia akan berbicara dengan Mayjen Kalouniwai tentang pernyataannya ketika dia kembali menjabat pada 3 November.(*)