Jayapura, Jubi-Para pemimpin lima negara Melanesia telah sepakat untuk menulis surat kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron “untuk menyatakan penolakan keras mereka” terhadap hasil referendum ketiga di Kaledonia Baru.
Pada Desember 2021, lebih dari 96 persen masyarakat memilih menentang kedaulatan penuh, namun gerakan pro-kemerdekaan FLNKS menolak mengakui hasil tersebut. Karena adanya boikot yang dilakukan oleh penduduk Kanak atas dampak pandemi COVID-19 terhadap kampanye referendum.
“Sejak itu, FLNKS mencari dukungan internasional atas pandangannya bahwa hasil referendum bukanlah hasil yang sah,”demikian dikutip dari rnz.co.nz, Kamis (31/8/2023)
Para pemimpin Melanesian Spearhead Group yang terdiri dari Fiji, Kepulauan Solomon, Papua Nugini, Vanuatu dan FLNKS bertemu di Port Vila pekan lalu untuk KTT Pemimpin edisi ke-22, di mana mereka mengatakan “MSG tidak mengakui hasil referendum ketiga atas dasar Laporan Pengamat PIF”.
Juru bicara FLNKS Victor Tutugoro mengatakan, kelompok pro-kemerdekaan terus memprotes hasil referendum Desember 2021.
“Kami menentang referendum tersebut karena dilakukan dalam keadaan yang tidak sehat bagi kami. Misalnya saat kami sedang mengalami Covid, kami kehilangan banyak anggota keluarga [karena pandemi],” kata Tutugoro.
“Kami akan terus melakukan protes di tingkat ICJ (Mahkamah Internasional) dan di tingkat nasional. Kami berharap MSG membantu kami berjuang agar PBB memperdebatkan perjuangan suku Kanak.”tambahnya.
Para pemimpin sepakat bahwa “Pencantuman Kaledonia Baru dalam Daftar wilayah dekolonisasi PBB dilindungi dan dipertahankan”.
Para pemimpin MSG juga telah mengarahkan perwakilan tetap PBB untuk “memeriksa dan memberikan nasihat” sehingga mereka dapat meminta pendapat dari ICJ “tentang hasil referendum ketiga yang dilakukan pada Desember 2021”.
Mereka juga meminta agar PBB memberikan laporan tentang “kredibilitas proses pemilu, dan mengamanatkan perwakilan tetap MSG PBB, bekerja sama dengan Sekretariat MSG dan FLNKS, “untuk mengupayakan opsi mengenai legalitas referendum ke-3”.
Sementara itu, Gerakan FLNKS pro-kemerdekaan Kaledonia Baru mengatakan, mereka akan terus mendukung Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat untuk menjadi anggota penuh Melanesian Spearhead Group.
Tutugoro mengatakan pada KTT Pemimpin MSG ke-22 di Port Vila, FLNKS selalu mendukung langkah Papua Barat untuk bergabung dengan keluarga MSG.
Dia mengatakan dengan menjadi anggota penuh kelompok sub-regional, FLNKS dapat memperoleh manfaat dari dukungan internasional untuk mengimbangi beban Perancis dalam perjuangannya untuk menentukan nasib sendiri.
Dia mengatakan FLNKS berharap ULMWP akan mempunyai kesempatan yang sama dan pada saatnya nanti bisa dimasukkan dalam daftar wilayah non-pemerintahan mandiri PBB.(*)