Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua terus menggodok pembentukan Provinsi Olahraga yang sudah dicanangkan sejak tahun 2022 lalu. Salah satunya, melalui langkah Dinas Olahraga dan Pemuda Papua menggelar pertemuan bersama perwakilan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI, National Paralympic Committee (NPC) Indonesia, dan akademisi.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Papua, Tery Wanena mengatakan pertemuan bersama itu digelar untuk meminta masukan dari organisasi olahraga dan akademisi dalam menentukan dasar hukum pembentukan provinsi olahraga.
“Jadi rapat ini untuk membuat Diskusi Kelompok Terpumpun dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, juga meminta masukan dari KONI, NPCI dan akademisi. Itu yang akan kami bawa dan laporkan ke Menteri Pemuda dan Olahraga untuk juga hadir menentukan dasar hukum penetapan Papua sebagai Provinsi Olahraga,” kata Wanena kepada wartawan di Kota Jayapura, Jumat (20/1/2023) kemarin.
Wanena menyatakan penetapan Papua sebagai Provinsi Olahraga akan melibatkan tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua. Ketiga provinsi baru itu adalah Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan. “Kami akan rapat kembali, karena rapat itu terus berkembang dengan melibatkan pejabat dari tiga Daerah Otonom Baru,” katanya.
Ketua Umum KONI Papua, Kenius Kogoya mendukung pembentukan Provinsi Olahraga yang melibatkan tiga provinsi baru hasil pemekaran Papua. “Kami apresiasi pemerintah lewat Disorda Papua [yang] mendorong Papua menjadi Provinsi Olahraga. Tentu label Papua sebagai Provinsi Olahraga perlu dibahas secara bersama dengan provinsi baru yang ada. Dengan adanya Pekan Olahraga Nasional atau PON XX kemarin, [provinsi-provinsi di Tanah Papua] memiliki venue berstandar internasional,” kata Kogoya.
Kogoya menyatakan berbagai arena PON XX yang tersebar di Provinsi Papua, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Selatan tidak boleh terbengkalai. Apalagi arena PON XX itu dibangun dengan biaya yang mahal, dan biaya perawatannya pun mahal.
“Kami tidak ingin venue itu mubazir. Karena, pengelolaan venue ini membutuhkan biaya yang juga cukup besar. Kami berharap ditunjuknya Papua sebagai Provinsi Olahraga harus melalui produk hukum, harus ada payung hukum, ada dasar hukum yang jelas. Jadi, tidak hanya jadi label semata. Dasar hukum itu yang memperkuat [keberadaan] venue yang dibangun itu [agar] bisa terawat, terjaga. Tetapi juga dalam kaitannya dengan pembinaan prestasi olahraga,” kata Kogoya.
Kogoya menyatakan Papua memiliki banyak atlet potensial yang sudah banyak menghadirkan prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, penetapan Papua sebagai Provinsi Olahraga akan sangat membantu pembinaan atlet di masa mendatang.
“Papua bisa menjadi lumbung atlet prestasi yang mengharumkan nama daerah, nasional, bahkan internasional. Kita tahu atlet Papua saat ini bisa berlaga di tingkat internasional, dan masuk olimpiade. Ada beberapa atlet kita yang meraih prestasi juara dunia, seperti binaraga dan cabang olahraga lain,” sebut Kogoya.
“Saya pikir, ketika Papua dijadikan Provinsi Olahraga, kita bisa membina atlet berbakat dari cabang olahraga lain, dan cabang olahraga yang memiliki karakteristik yang berbeda di tiap daerah di Papua. Kami harap, keinginan Papua dijadikan Provinsi Olahraga itu kita dorong bersama, agar bisa disetujui pemerintah pusat,” kata Kogoya. (*)
