Jakarta, Jubi – Massa mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI dan elemen mahasiswa dari berbagai wilayah Jabodetabek memadati kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat pada Senin (17/2/2025) menyerukan 5 (lima) tuntutan dalam aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”.
Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Salah satu yang menjadi sorotan yakni terkait kebijakan efisiensi yang berdampak pada anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK). Kebijakan tersebut dinilai mengancam keberlanjutan pendidikan para mahasiswa.
“Yang membuat cemas karena apa? Akan banyak ratusan ribu teman-teman kami, keluarga kami, adik kita semua yang putus kuliah hanya karena narasi efisiensi. Makanya kemudian kami tawarkan adalah evaluasi MBG dan berbagai macam kebutuhan lain,” katanya dalam aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa dimulai sekitar pukul 15.30 WIB didahului long march hingga Patung Kuda, dengan komitmen untuk terus bertahan hingga malam hingga adanya diskusi lanjut dengan pihak pemerintah.
Aksi demonstrasi dihadiri oleh elemen-elemen mahasiswa seperti Serikat Mahasiswa Indonesia, BEM SI Kerakyatan, Pers Mahasiswa, dan belasan BEM dari berbagai kampus seperti UI, ITB, IPB, Unas, dan Uhamka.
Spanduk bertuliskan “Tolak Efisiensi Anggaran” dan “Indonesia Gelap” menjadi slogan utama perjuangan massa yang mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap memberatkan masyarakat.
Tak ketinggalan, mahasiswa ramai-ramai mengibarkan berbagai macam bendera, dari bendera merah putih hingga bendera dengan emblem masing-masing kampus.
Adapun lima tuntutan massa aksi yakni sebagai berikut:
Mencabut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 karena menetapkan pemangkasan anggaran yang tidak berpihak pada rakyat;
Mencabut pasal dalam RUU Minerba yang memungkinkan perguruan tinggi mengelola tambang guna menjaga independensi akademik;
Melakukan pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan secara penuh tanpa hambatan birokrasi dan pemotongan yang merugikan;
Mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan mengeluarkannya dari anggaran pendidikan;
Berhenti membuat kebijakan publik tanpa basis riset ilmiah dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Para peserta aksi juga telah mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan tindakan represif, termasuk penggunaan gas air mata. Mereka menegaskan akan tetap melanjutkan orasi hingga tuntutan mereka didengar oleh pemerintah.
Mahasiswa membubarkan diri
Sementara, massa mahasiswa yang melakukan unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, akhirnya membubarkan diri setelah sempat bersitegang dengan aparat keamanan yang bertugas, pada Senin malam.

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) dan elemen mahasiswa dari wilayah Jabodetabek itu dimulai pada pukul 15.00 WIB dan berakhir pada pukul 20.20 WIB atau jam 22:20 WIT.
Sebelum membubarkan diri, aksi itu sempat memanas lantaran massa melakukan aksi bakar dan mencoba menjatuhkan barikade beton yang dipasang oleh aparat keamanan. Hal ini menyebabkan ketegangan di lokasi aksi, apalagi massa juga sempat melemparkan botol ke arah aparat.
Namun, polisi segera memberikan peringatan pada pukul 20.04 WIB agar massa tidak melakukan tindakan provokasi lebih lanjut. Saat itu, sebagian besar massa sudah mulai meninggalkan lokasi aksi, meskipun beberapa orang masih bertahan.
Akhirnya, pada pukul 20.20 WIB, massa membubarkan diri secara mandiri setelah menyampaikan berbagai tuntutan mereka.
Koordinator Pusat BEM SI Satria mengatakan aksi “Indonesia Gelap” merupakan representasi terhadap kekhawatiran, kecemasan terhadap program-program pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Aksi Indonesia Gelap ini menjadi salah satu bentuk protes besar terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat dan kebutuhan dasar seperti pendidikan, agraria, serta keadilan sosial,” katanya.
Massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan antara lain, pertama, mendirikan pendidikan gratis, ilmiah, dan demokratis serta membatalkan penangkapan anggaran pendidikan yang dinilai merugikan sektor pendidikan.
Mencabut proyek strategis yang bermasalah dan mewujudkan reforma agraria sejati, mengingat banyaknya proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap sebagai alat perampasan tanah rakyat.
Mereka juga menolak revisi Undang-Undang (RUU) Minerba yang dianggap sebagai alat untuk membungkam kritik terhadap kampus dan dunia akademik serta menuntut penghapusan multifungsi TNI yang dinilai berpotensi menciptakan represi dan menghambat kehidupan demokratis.
Selain itu, para pengunjuk rasa meminta agar pemerintah mencabut Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, yang dianggap sebagai ancaman terhadap isu-isu penting bagi rakyat, seperti pendidikan dan kesehatan, dan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran dan tidak menjadi alat politik semata.
Serta, merealisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen untuk meningkatkan kesejahteraan akademisi dan kualitas pendidikan. (*)























Discussion about this post