Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan di Tanah Papua menggelar PAPEDA Summit 2026 (Papua Action for Development, Economy, and Sustainable Nature) pada 2–4 September 2026 di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Pembukaan PAPEDA Summit berlangsung di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, pada Rabu (2/9/2026). Agenda ini mengusung semangat “Celebrating Papua Action for People, Environment, and Sustainable Development,” PAPEDA Summit menjadi ruang bersama untuk
memperkuat arah pembangunan Tanah Papua yang menempatkan manusia, alam, dan budaya sebagai fondasi utama.
PAPEDA Summit 2026 lahir dari rangkaian pertemuan sejumlah gubernur di Manokwari dan Timika, yang kemudian dilanjutkan dengan pertemuan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil di Jayapura pada Maret 2026.
Rangkaian pertemuan tersebut menyepakati perlunya sebuah platform strategis yang mempertemukan masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, mitra pembangunan, dan pemerintah untuk memperkuat kolaborasi serta mendorong transformasi menuju ekonomi yang lebih regeneratif di Tanah Papua.
Penyelenggaraan PAPEDA Summit berangkat dari posisi penting Tanah Papua sebagai salah satu bentang ekosistem utuh terbesar yang tersisa di Indonesia sekaligus pusat keanekaragaman hayati dan budaya dunia.
Tanah Papua memiliki sekitar 34,2 juta hektare hutan primer dan 1,6 juta hektare mangrove, berada di jantung Coral Triangle, serta menjadi rumah bagi lebih dari enam juta penduduk, termasuk ratusan komunitas masyarakat adat dengan lebih dari 300 bahasa.
Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Tanah Papua juga menyimpan peluang besar untuk mengembangkan model pembangunan yang bertumpu pada kekuatan masyarakat dan kekayaan alamnya, mulai dari agroforestri, perikanan berkelanjutan, ekowisata, hingga jasa lingkungan.
Karenanya, PAPEDA Summit mendorong paradigma pembangunan yang tidak
semata-mata diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu menjaga ekosistem, memperkuat hak masyarakat adat, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan berkelanjutan.
Salah satu fokus penting PAPEDA Summit adalah memastikan masyarakat adat tidak sekadar menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi memiliki posisi yang kuat dalam menentukan arah pengelolaan wilayah dan sumber daya alamnya.
Forum ini diharapkan dapat mempercepat pengakuan dan perlindungan hutan adat dan perhutanan sosial, sekaligus memperkuat tata kelola wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagai bagian integral dari kesejahteraan masyarakat adat.
Dalam pembukaan PAPEDA Summit 2026, Gubernur Papua Barat Daya, Eliasa Kambu menegaskan pentingnya memastikan forum ini menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Papua.
“Saya berharap PAPEDA Summit ini tidak hanya menjadi sekadar pertemuan. Kehadiran kita yang begitu banyak harus memberi dampak yang lebih luas. Setelah pertemuan ini, kita harus tetap berkomitmen membangun Tanah Papua
dan memperkuat kolaborasi sebagaimana yang telah disampaikan panitia,” kata Eliada Kambu.
Ia menekankan pentingnya percepatan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat, terutama terkait wilayah dan tanah adat.
“Urusan hukum dan pengakuan hak atas tanah masyarakat adat harus dipercepat. Bahkan kami pemerintah Provinsi berkomitmen akan membantu pemetaan wilayah adat dan tanah masyarakat adat,” ucapnya.
Pada pembukaan PAPEDA Summit 2026, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M., turut hadir sebagai salah satu keynote speaker.
Kehadiran Menko Pangan menjadi bagian dari keterlibatan pemerintah pusat dalam forum ini, khususnya dalam memperkuat dialog mengenai arah pembangunan Tanah Papua, kedaulatan pangan berbasis sumber daya lokal, serta keterhubungannya dengan agenda pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa pembangunan di Papua harus memberikan ruang yang kuat bagi masyarakat adat sekaligus memastikan mereka memperoleh manfaat langsung dari proses pembangunan.
“Saya sepakat dengan apa yang disampaikan Gubernur. Pembangunan dan pemerataan pembangunan harus melibatkan masyarakat adat dan memastikan masyarakat adat menerima manfaat. Kalau tidak memberikan manfaat kepada masyarakat, maka pembangunan itu perlu kita pertanyakan,” ujar Zulkifli Hasan.
Ia juga menegaskan pentingnya memberikan kepercayaan yang lebih besar kepadamasyarakat Papua dalam menentukan dan menjalankan arah pembangunannya. “Saya percaya Papua harus diberi kepercayaan penuh,” katanya.
Melalui PAPEDA Summit 2026, Tanah Papua ingin menunjukkan bahwa masa depan pembangunan dapat dibangun dengan menjaga keterhubungan antara manusia, alam, budaya, dan ekonomi.
Ketua PAPEDA Summit 2026, Julian Kelly Kambu, ST.,M.Si, melaporkan bahwa kegiatan ini diikuti sekitar 1.030 peserta yang berasal dari unsur pemerintah pusat dan daerah, masyarakat adat, akademisi, sektor swasta, lembaga riset, organisasi masyarakat sipil, mitra pembangunan, serta komunitas internasional.
Kolaborasi lintas sektor yang dibangun dalam forum ini diharapkan tidak berhenti dalam pertemuan selama tiga hari di Sorong, tetapi berkembang menjadi langkah bersama yang konkret untuk memastikan kekayaan alam Tanah Papua tetap terjaga sekaligusmemberikan manfaat yang adil bagi masyarakat yang hidup dan menjaganya.
PAPEDA Summit 2026 memusatkan pembahasan pada lima agenda strategis, yakni penyelarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah untuk pembangunan berkelanjutan dan aksi iklim; pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat atas wilayah darat, pesisir, dan laut; pengembangan Ekonomi Alam Baru (New Nature Economy) melalui pembiayaan hijau-biru dan rantai nilai berbasis sumber daya lokal; penguatan kedaulatan pangan dan energi; serta integrasi ilmu pengetahuan, inovasi, dan kearifan lokal melalui pendekatan pembangunan dari pegunungan hingga laut atau ridge-to-reef.
Selama tiga hari, agenda PAPEDA Summit disusun dalam tiga tema besar. Hari pertama, “Kepemimpinan dan Komitmen,” berfokus pada konsolidasi arah kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
Hari kedua, “Masyarakat Adat dan Ekosistem,” menempatkan kepemimpinan masyarakat adat, kedaulatan pangan dan energi, serta pengelolaan ekosistem dari pegunungan hingga laut sebagai pembahasan utama.
Sementara hari ketiga, “Pembiayaan dan Ekonomi Masa Depan,” membahas pembiayaan iklim, ekonomi restoratif, dan penguatan kemitraan.
Rangkaian konferensi terdiri atas 5 sesi pleno dan 15 sesi paralel dengan sekitar 100 pembicara dan moderator dari unsur pemerintah, masyarakat adat, akademisi, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, serta mitra pembangunan.
PAPEDA Summit juga dilengkapi dengan PAPEDA Expo yang menampilkan berbagai praktik baik dan inisiatif dari Tanah Papua, serta kunjungan lapangan ke kawasan hutan adat, ekowisata, dan berbagai inisiatif berbasis komunitas. (*)
Discussion about this post