Jayapura, Jubi – Melanesian Spearhead Group (MSG) telah menunjuk Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Rabuka dan mitranya dari Papua Nugini, James Marape, sebagai utusan khusus ke Indonesia untuk mencari solusi persoalan Hak Asasi Manusia (HAM) di West Papua.
Mandat mereka adalah untuk bertemu dengan Presiden Indonesia guna membahas masalah West Papua yang dipandang mendesak.
Perkembangan signifikan ini muncul dari pertemuan Kaukus MSG hari ini, di mana Perdana Menteri Rabuka mengusulkan untuk mengirim perwakilan ke Indonesia untuk memfasilitasi dialog mengenai situasi West Papua.
Dia menekankan bahwa upaya ini merupakan perpanjangan dari pekerjaannya yang sedang berlangsung untuk memupuk konsep Pasifik sebagai zona perdamaian.
Rabuka percaya bahwa inisiatif ini merupakan langkah maju yang penting.
Kaukus MSG mencapai konsensus bahwa mengirim utusan tingkat menteri, bukan utusan tingkat birokrasi, akan menjadi pendekatan yang paling efektif untuk menangani masalah Papua Barat.
Keputusan ini melengkapi resolusi Pemimpin Forum Kepulauan Pasifik tahun 2019, yang menyerukan kepada Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan misi ke West Papua.
Dalam diskusi sebelumnya di MSG Leaders Meeting, disepakati bahwa forum yang paling tepat untuk menangani masalah hak asasi manusia di Papua adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya melalui Dewan Hak Asasi Manusia PBB.
Hal ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota PIF yang juga menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Papua Barat.
MSG telah secara aktif mengupayakan implementasi keputusan para Pemimpin PIF tahun 2019 untuk mengizinkan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia melakukan misi ke West Papua.
MSG tetap berkomitmen untuk menemukan resolusi damai dan diplomatik untuk masalah West Papua dan berharap dapat terlibat dalam diskusi yang berarti dengan Indonesia untuk mengatasi masalah yang mendesak ini. (*)
Discussion about this post