Jayapura, Jubi – Penjabat (Pj) Wali Kota Jayapura Frans Pekey mengatakan database menjadi kelemahan pemanfaatan Dana Otonomi Khusus atau Otsus secara maksimal.
“Database ini, untuk mengetahui kondisi sesungguhnya jumlah OAP (orang asli Papua) dan Port Numbay (Kota Jayapura),” ujar Pekey di Kantor Wali Kota Jayapura, Rabu (15/11/2023).
Dikatakannya, data itu juga untuk mengetahui gambaran seutuhnya sehingga menjadi sentuhan afirmasi bagi putra-putri asli daerah di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.
“Tahun 2024 kami bekerja sama dengan BPS untuk membangun data sistem bagi OAP dan Port Numbay sehingga sentuhan pembangunan dan pelayanan tepat sasaran dan efektif dalam pemanfaatan Otsus,” ujarnya.
“Di sisi lain non-OAP bukan diabaikan, tapi ada porsinya. Database ini menjadi dasar kebijakan pembangunan bagi OAP dan Port Numbay sebagai bentuk keberpihakan dan pemberdayaan afirmasi sesuai dengan roh Otsus Nomor 2 Tahun 2021,” katanya.
Terkait sosialisasi dan pelatihan platform Sepakat (pemanfaatan data regsosek) sebagai data dasar pelaksanaan sensus OAP dan Port Numbay tahun 2024, yang dilakukan Bappeda Kota Jayapura, dikatakannya, hal itu sangat penting untuk dilakukan.
“Ini menyangkut kesejahteraan masyarakat asli Papua terkait dengan kebijakan otonomi khusus, apalagi di Kota Jayapura yang sangat heterogen. Menjadi dasar kebijakan pembangunan bagi OAP dan Port Numbay,” ujarnya.
Pekey berharap, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Jayapura memberi perhatian serius, demi kesejahteraan masyarakat lokal di Kota Jayapura.
“Kami menghadirkan Bappenas RI untuk menyosialisasikan pemanfaatan data regsosek atau registrasi sosial ekonomi ini, menjadi data dasar untuk membangun aplikasi sistem data OAP dan Port Numbay di Kota Jayapura,” ujarnya. (*)