Jayapura, Jubi – Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Jayapura menghelat rapat koordinasi dan focus group discussion atau FGD kesiapsiagaan bencana alam.
Kegiatan yang berlangsung di aula kantor BPBD Kota Jayapura, Rabu (8/11/2023), mengangkat tema penyusunan analisis penguatan sistem diseminasi informasi dan peringatan dini tsunami.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Jayapura, Agustinus Ondi Ireeuw, mengatakan rakor dan FGD tersebut merupakan implementasi dari program Indonesia Disaster Resilience Initiative Project atau IDRIP.
“IDRIP ini telah dipersiapkan sejak tahun 2019, dengan pendanaan dari World Bank, untuk membiayai proyek investasi strategis peningkatan peningkatan tata kelola pengurangan risiko bencana di Indonesia,” jelasnya.
Dikatakannya, koordinasi dan FGD yang dilakukan saat ini merupakan serangkaian kegiatan dari Penyusunan Analisis Penguatan Sistem Diseminasi Informasi dan Peringatan Dini Tsunami tahun 2023 yang fokus pada ancaman tsunami.
“Koordinasi dan FGD ini melakukan kajian terhadap pendampingan proses penentuan titik pemasangan dan perencanaan kebutuhan infrastruktur sirine serta perencanaan pemilihan teknologi sirine,” ujarnya.
Selain itu, sambungnya, itu juga akan mendukung kegiatan instrumentasi pemasangan sirine yang akan dilakukan pada tahun 2024 serta menjadi salah satu sistem pendukung diseminasi dalam platform MHEWS, yang terintegrasi secara hulu-hilir (end-to-end) dan berorientasi-masyarakat (people-oriented).
“Tujuan dari IDRIP adalah untuk meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah pusat dan pemerintah. IDRIP merupakan investasi yang diarahkan untuk mendukung
prioritas pembangunan terkait peningkatan kapasitas MHEWS dan sistem
manajemen darurat daerah,” ujarnya.
Didampingi Kepala BPBD Kota Jayapura, Asep Khalid, Ireeuw berharap adanya kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat baik kampung, kelurahan, dan distrik di wilayah Kota Jayapura meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami.
Analisis Kebencanaan Ahli Muda Direktorat Peringatan Dini, Tommy Haryanto, yang mewakili Direktur Peringatan Dini Kedeputian Bidang Pencegahan BNPB, Afrial Rosya, mengatakan peran diseminasi sangat penting dalam pencapaian program IDRIP untuk meminimalkan korban luka dan pengurangan kerusakan akibat bencana.
“Dalam dokumen penilaian keberhasilan program IDRIP disampaikan bahwa untuk penduduk yang berisiko tinggi terkena dampak bencana dan mempunyai prioritas tinggi sekitar 15 persen atau 40 juta jiwa dari jumlah populasi Indonesia akan terlindungi,” ujarnya.
“Sedangkan benefit yang diharapkan dari program IDRIP ini adalah jika terjadi bencana meminimalkan potensi korban luka akibat bencana sebesar 50 persen dan pengurangan kerusakan akibat bencana hingga 5 persen dari kerugian ekonomi tahunan akibat bencana alam di seluruh Indonesia,” sambungnya.
Tommy menambahkan sebanyak 17 provinsi, 30 kab/kota, dan 180 desa akan difasilitasi penguatan kapasitas kesiapsiagaannya dalam mencapai output yang diharapkan dari IDRIP. Provinsi Papua akan difasilitasi di Kota Jayapura.
“Setelah melaksanakan rapat koordinasi dan FGD hari ini, akan dilanjutkan kegiatan survei ke enam kelurahan/kampung prioritas yang ada di Kota Jayapura dan akan dilakukan penentuan lokasi pemasangan sirine, kita diutamakan di lahan milik pemeirntah,” ujarnya. (*)