Jayapura, Jubi – Majelis Rakyat Papua atau MRP Pokja Perempuan melakukan kegiatan triwulan 1 monitoring pelaksanaan Program Nasional Makan Bergizi Gratis atau MBG, serta keterlibatan perempuan asli Papua dalam program MBG di SD Negeri Inpres Kleublouw, Unit Pelaksana Teknis Dinas atau UPTD Puskesmas Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, dan melakukan pengecekan dapur untuk MBG.
Salah satu anggota MRP Pokja Perempuan, Fibiola Irianni Ohei, mengatakan MBG sifatnya nasional tetapi MRP tetap memonitoring untuk memberikan masukan, agar dalam program MBG nanti bisa memakai produk lokal dan memanfaatkan pelaku-pelaku usaha orang asli Papua (OAP), serta pekerjanya juga bisa melibatkan OAP.
“Kami juga mengecek persiapan sekolah, salah satunya di SDN Inpres Kleublouw, apakah sekolah ini menerima atau tidak program MBG ini, juga mengecek pihak sekolah bagaimana respons mereka. Juga mendengarkan masukan dari pihak sekolah terkait dengan MBG,” katanya, di SD Negeri Inpres Kleublouw, Kabupaten Jayapura, pada Jumat (21/3/2025).
Ia mengatakan, pihaknya juga sudah melakukan pengecekan ke beberapa titik dapur MBG yang sudah beroperasional, serta berapa jumlah dapur yang dibutuhkan. MRP juga melakukan koordinasi dengan semua instansi, agar bisa mendapatkan titik sesuai kebutuhan karena jumlah dapur itu akses dan manfaatnya akan berbeda-beda jumlahnya.
“Misalnya ada masukan-masukan tadi, kalau kampung-kampung di Danau Sentani ini ada 27 kampung yang memang harus kita perhatikan baik, dan juga daerah-daerah terluar yang jauh, tidak mungkin dapur MBG itu kita hanya buat di kota saja, hal itu yang kami monitoring dan itu menjadi laporan kami ke pihak yang menjalankan MBG,” katanya.
Ia mencontohkan di Kampung Asei Kecil terdapat sekolah, yang berarti harus membuat dapur khusus di sana. “Karena kita tahu bahwa tidak semua dapur sanggup mengelola 3.000 [paket] makanan, sehingga kami cek lingkungan sekolahnya apakah bisa dibuat dapur atau tidak, agar sekolahnya bisa mengelolanya sendiri. Tetapi kalau situasinya di pulau yang agak jauh, berarti harus dibikin dapur MBG karena untuk menghemat biaya, tidak mungkin dari kota baru kita kirim makanan menuju ke pulau-pulau,” katanya.
Anggota MRP Pokja Perempuan lainnya, Zandra Mambrasar, mengatakan dari monitoring Januari hingga Maret yang penting dilakukan yakni pemantauan terkait MBG di Provinsi Papua. Sehingga pada monitoring kegiatan triwulan 1 ini turut menghadirkan pemerintah dan TNI, atau pihak-pihak yang punya kewenangan untuk melaksanakan MBG di Papua secara khusus.
“Kita tahu makan bergizi ini merupakan program nasional, dan pelaksananya Badan Gizi Nasional. Kami juga melihat di Papua dan wilayah pemekaran ada penolakan-penolakan terhadap pelaksanaan MBG. Sehingga kami merasa penting untuk memonitoring atau melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan MBG ini,” katanya.
MRP Pokja Perempuan juga melakukan monitoring ke UPTD Puskesmas Kampung Harapan, untuk pemantauan terkait dengan dukungan puskesmas tersebut terhadap program MBG.
“Karena kalau tidak salah di Distrik Sentani Timur itu ada sekitar 800 kasus krisis gizi, sehingga ini yang kami harapkan, agar kasus-kasus gizi ini bisa tertangani dengan adanya program MBG ini. Misalnya dapat mengurangi, menurut kami itu sudah baik, terutama untuk ibu hamil,” katanya. (*)
Discussion about this post