Jayapura, Jubi – Masyarakat Adat Independen Papua Komite Kota Merauke atau MAI-P KK Merauke mendukung langkah yang diambil masyarakat adat Awyu, atas gugatan terhadap Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.
Gugatan yang dilayangkan itu tentang kelayakan lingkungan hidup rencana pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan kapasitas 90 Ton TBS/Jam seluas 36.096,4 hektar oleh PT Indo Asiana Lestari di Distrik Mandobo dan Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Provinsi Papua selatan.
Ketua Masyarakat Adat Independen Papua Komite Kota Merauke, Natalis Buer dalam siaran pers yang diterima Jubi, Kamis (13/7/2023) malam mengatakan, tindakan yang dilakukan masyarakat adat Awyu semata-mata untuk menyelamatkan tanah dan hutan demi keberlangsungan hidup mereka dan anak cucu bahkan generasi yang akan datang.
“Karena mereka sadar, tanpa tanah dan hutan, Suku Awyu dan masyarakat adat tidak akan memiliki kehidupan yang layak. Sadar atau tidak, perjuangan mereka ini penting bagi kita semua,” kata Buer.
Menurutnya, hutan yang mereka pertahankan penting untuk keberlangsungan hidup. Mereka melindungi hutan dari ancaman deforestasi yang sering sekali disebabkan oleh proyek-proyek ekstraktif negara, dan pelaku ekonomi lainnya di Papua atau di wilayah lainnya.
Maka dari itu, masyarakat adat independen Papua komite Kota Merauke menyatakan mendukung penuh masyarakat adat Awyu dan mendesak PTUN Jayapura untuk segera cabut ijin usaha PT. Indo Asiana Lestari di Kabupaten Boven Digoel, Distrik Mandobo dan Distrik Fofi.
Pihaknya pun meminta agar pemerintah provinsi Papua dan Papua Selatan tidak mengeluarkan izin-izin secara sepihak di atas seluruh tanah adat masyarakat Papua.
“Masyarakat adat identik dengan kepemilikan atas tanah yang dimiliki seseorang maupun kelompok berdasarkan hak waris yang diturunkan dari leluhurnya sebagai pemilik ulung melalui marga, sehingga hal itu tidak dapat diganggu oleh siapapun,” ucapnya. (*)
