Jayapura, Jubi – Masyarakat di Keneyam, ibu kota Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, dilaporkan masih hidup dalam ketegangan hingga hari ini, karena konflik horizontal pasca Pemilu 14 Ferbruari 2024 lalu, antar kelompok warga pendukung calon legislative tingkat kabupaten.
Anggota DPRD Nduga dari Fraksi Demokrat, Ronald Kelnea, mengatakan setidaknya hingga memasuki 1 bulan 10 hari ini, aktifitas pemerintahaan tidak berjalan normal. Masyarakat juga tidak bebas beraktifitas.
Menurut Ronald, masyarakat sipil Nduga sebenarnya sudah cukup lama hidup dalam ketegangan dengan adanya konflik bersenjata antara TNI-Polri dengan OPM TPNPB.
Kini, ketegangan dan ketidaknyamanan itu ditambah lagi dengan belum adanya penyelesaian masalah dari konflik horizontal antar kelompok warga Distrik Geselema di Keneyam, yang merenggut 1 nyawa dan mengakibatkan beberapa korban luka hingga kerugian materi.
“(Aktifitas warga) sudah tidak bisa jalan. Hari ini, masalah (antara) TNI Polri dengan TPN OPM masih membuat orang tidak bisa (bebas) bergerak (beraktifitas). Lalu sekarang (masalah) antara masyarakat dengan masyarakat sendiri. Ini sangat fatal sekali. Pelayanan pemerintahan tidak bisa dijalankan. Dan, dari hari ke hari, masyarakat tidak bisa bergerak untuk penuhi kebutuhan masyarakat. Ini menjadi beban. Artinya ada banyak yang kita pemerintah juga beban, terus masyarakat sendiri kegiatan aktifitas itu lumpuh total,” kata Ronald Kelnea kepada Jubi di Jayapura, Kamis (28/3/2024).
Ronald Kelnea, wakil rakyat yang keanggotaannya akan berakhir pada November 2024 nanti, mendesak PJ Bupati Nduga, Edison Gwijangge dan pihak keamanan setempat untuk mengambil langkah cepat memediasi setiap pihak yang terlibat dan menyelesaikan persoalan ini sehingga masyarakat di Keneyam dapat kembali beraktifitas normal dan kantor-kantor pemerintahan pun dapat melayani masyarakat sebagaimana mestinya.
“Akhirnya mereka meminta kepada kami pemerintah eksekutif, legislative dalam waktu dekat ini memediasi persoalan ini dengan secepat-cepatnya. Kita tidak bisa lagi tunggu. Itu harapan masyarakat. Mewakili masyarakat saya sampaikan tegas kepada pemerintah Nduga, dalam hal ini PJ Bupati Nduga harus selesaikan dalam waktu dekat,” katanya.
Dari sejumlah pengalaman di Nduga, Ronald mengatakan berbagai persoalan di masyarakat kerap diselesaikan dengan membayar sejumlah uang kepada pihak korban dengan membebankan kepada pemerintah. Sementara pelaku, lolos dari jeratan hukum.
Karena itu, Ronald berharap dalam penyelesaian masalah kali ini, bisa mengedepankan kekeluargaan namun tetap memproses hukum pelaku sehingga memberikan efek jera kepada setiap orang.
“(Warga) Nduga ini sudah keenakan. Karena itu, pemerintah tetap fasilitasi untuk mediasi dan penyelesaian tapi untuk pelaku diproses hukum. Supaya kedepan, masyarakat lain yang mau membunuh sesama keluarga atau masyarakat akan takut,” kata Ronald.
“Kalau kami pemerintah daerah selalu dorong dan fasilitasi dengan uang, berarti anggapan masyarakat, pikiran mereka sambil duduk bisa berpikir, ‘ah, pemerintah ada ini, jadi kita bunuh orang,’ ah, ini,” katanya.
Ronald meminta pemerintah daerah dan pihak kepolisian segera memediasi pertemuan antara semua pihak dan menyelesaikan persoalan tersebut.
Ronald juga berharap agar penyelesaian masalah nanti dapat memberikan rasa adil kepada semua pihak terutama korban dan keluarga korban.
“Jadi saya rasa itu Pj Bupati dengan Kapolres Nduga, Kodim Nduga, segera tangkap pelaku dan proses hukum dijalankan supaya masalah ini bisa diselesaikan. Secara adat, itu simbolis. Kalau proses hukum harus dijalankan supaya kedepan jangan terjadi lagi, tidak baku dendam, balas membalas. Ini harus stop. Kita manusia sudah banyak habis terutama di Nduga ini, jadi saya harap harus stop perang,” kata Ronald. (*)
Discussion about this post