Wamena, Jubi – Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Velix Vernando Wanggai, menyebut jika di tahun 2024 anggaran yang telah disiapkan untuk mendesain dan mengelola kebijakan nasional terbaru untuk kontekstual Papua Pegunungan akan dimulai.
Menurut Wanggai, hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, harus ada semangat, paradigma, cara kerja yang baru di dalam mengelola pembangunan di Tanah Papua untuk sebuah lompatan pembangunan ke depan khususnya di Papua Pegunungan.
More Read
“Begitu juga pendekatan apa yang harus dilakukan untuk Tanah Papua. Jadi tidak hanya bekerja sesuai otoritas saja, tetapi perlu ada lompatan-lompatan yang dilakukan dan bekerja tidak seperti biasa-biasa saja,” ujar Wanggai saat penyerahan DIPA dan TKD kepada para bupati, kementerian/lembaga se Papua Pegunungan di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, pada Senin (18/12/2023).
Ia menyebut dari pertemuan dengan Presiden, diharapkan setiap kepala daerah di seluruh Tanah Papua memastikan keselarasan rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2024.
“Pertama, baik itu mengenai pengelolaan dana transfer ke daerah atau TKD dan APBD 2024 untuk perbaikan layanan publik, meningkatkan kinerja pembangunan daerah terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum,” kata Wanggai.
Kedua, perbaikan kebijakan administrasi perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi kemudahan berusaha dan penciptaan kesempatan kerja.
Ketiga, memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN dengan pemerintah pusat, agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras. Keempat, mendorong pembiayaan kreatif sebagai alternatif percepatan pembangunan infrastruktur di daerah.
“Selain itu juga mengenai pelaksanaan monitoring serta mendorong sinergi pelaksanaan dana desa dalam rangka capaian prioritas nasional untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, dan mengendalikan inflasi,” katanya.
Untuk itu, Velix Wanggai terus mengajak seluruh kepala daerah di delapan kabupaten di Papua Pegunungan maupun kementerian/lembaga maupun instansi lainya, untuk bersama mambangun ‘honai baru’ bernama Papua Pegunungan ini semakin dirasakan masyarakat luas.
Ia memberi contoh khusus pada pendapatan daerah Papua Pegunungan saat ini dari pendapatan Rp2,47 triliun. Saat rapat koordinasi kepala daerah dengan Menteri Dalam Negeri di Sorong baru-baru ini disampaikan bahwa PAD Papua Pegunungan hanya Rp7 miliar pendapatan dari struktur postur viskal.
Hal tersebut menjadi tantangan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bagaimana melakukan desain 20 tahun ke depan agar sumber-sumber PAD baik sektor ekonomi produktif dapat didorong, guna mendongkrak pendapatan daerah.
“Apa yang dapat didorong agar PAD di tengah-tengah kita dalam konteks Papua Pegunungan, baik di sektor pertanian, jasa logistik, konetifitas, perkebunan, apakah desain ke depan tentang pertambahan rakyat yang diizinkan UU Minerba didesain dan tata baik sehingga memberikan kesejahteraan bagi masyarakat di Papua Pegunungan ini,” kata Wanggai.
Sehingga katanya, minimal ada sebuah desain dari sisi peningkatan anggaran yang tadinya dua persen dari besaran DAU nasional, menjadi 2,25 persen.
Khusus untuk jasa logistik di Papua Pegunungan bagaimana ke depan perlu ada suatu pembahasan bersama seluruh kabupaten yang ada, juga kementerian maupun lembaga, sebagaimana disebut sebagai logistik emas sehingga mendongkrak pendapatan di tahun 2024.
“Untuk itu harus diperkuat, perbaiki kita punya rantai sistem logistik baik melalui udara, darat, maupun sungai harus bersama-sama menyusun kebaruan bagi seluruh masyarakat Papua Pegunungan. Begitu juga dengan potensi SDA yang ada, sehingga pemerintah harus hadir sebagai market atau pasar atau jembatan untuk memasarkan hasil pertanian dari hulu hingga hilir,” katanya.
Bupati Yahukimo, Didimus Yahuli, mengaku jika apa yang telah dikonsepkan Pj Gubernur Papua Pegunungan sudah sangat luar biasa, tinggal disandingkan bersama kabupaten dan diwujudkan dalam APBD.
“Saya bangga dengan Gubernur karena konsep-konsepnya luar biasa. Apalagi Beliau dari Bappenas, jadi sudah sangat bagus terutama untuk ekonomi kerakyatan dan keberpihakan kepada orang asli Papua,” kata Didimus Yahuli. (*)
