Wamena, Jubi – Panglima Daerah Militer atau Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal TNI Muhammad Saleh Mustafa, akan menindak tegas setiap prajuritnya yang mengarah kepada tindakan melanggar HAM, sesuai hukum yang berlaku.
Hal itu disampaikan pangdam sebagai langkah transparansi penegakan hukum, atas kejadian amuk massa dan bentrok yang terjadi 23 Februari 2023 di Sinakma, Wamena, dengan langkah memerintahkan POM Dam XVII/Cenderawasih untuk melakukan investigasi.
“Langkah yang kita ambil ini transparan dan terbuka, sehingga apabila ada anggota saya yang terlibat dan terbukti yang mengarah kepada [pelanggaran] HAM, yang bersangkutan akan diambil tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku,” tegasnya, saat kunjungan ke Kodim 1702/Jayawijaya, Senin (27/2/2023).
Ia menjelaskan, terkait langkah pengamanan terutama mengenai masyarakat yang ada di Kota Wamena, baik non-Papua maupun asli Papua yang berdoimisili di Wamena, ia memerintahkan dandim untuk melakukan patroli dengan berkoordinasi bersama pihak kepolisian, dalam rangka pengendalian kerusuhan.
“Atas nama Kodam XVII/Cenderawasih mengucapkan turut berduka cita yang mendalam pada saudara-saudara 11 orang korban, proses pemakaman sudah berjalan dengan baik mudah-mudahan proses hukum pun berjalan dengan baik,” katanya.
Namun, kata dia, apabila tidak ada bukti keterlibatan prajurit TNI atau Kodim 1702/Jayawijaya dan ada oknum yang memutarbalikkan fakta, maka TNI akan melaporkan pencemaran nama baik bagi setiap oknum yang berupaya menimbulkan berita hoaks atau tidak benar.
“Saya mengajak kepada seluruh masyarakat di Jayawijaya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini sesuai prosedur hukum, saya akan jamin bersama kapolda bahwa keadilan, kesetaraan sama semua,” katanya.
Ia juga menekankan tidak boleh ada lagi teror-teror di luar prosedur hukum yang mengancam masyarakat lainnya dan kehidupan, sampai menimbulkan ketidaknyamanan.
“Mari kita jaga Wamena menjadi kota yang aman, kota yang dapat ditempati oleh siapa saja dari wilayah Indonesia di mana saja. Bagi mereka yang mencoba mengadu domba dan provokasi, kami akan lakukan langkah penindakan hukum, jejak digital tidak akan pernah hilang dan bisa dicari,” tegasnya.
Ia mengaku, TNI bersama Polri sama-sama menjunjung tinggi hukum dan menjamin akuntabilitas dari penyelesaian kasus ini. Dimana, pengumpulan data dan keterangan awal telah dilakukan POM Dam yang dipimpin langsung Komandan POM Dam, dan akan segera dilakukan olah TKP, apabila diperlukan kolaborasi maka TNI akan siap.
Untuk pengamanan dari TNI sendiri, Pangdam mengaku sejauh ini telah didatangkan penguatan 1 SSK dari Jayapura dan kini telah ada 4 SSK di Wamena.
Sementara itu, Danrem 172/PWY, Brigjen TNI JO Sembiring, pun menegaskan bagi pelaku aksi teror agar menghentikan aksi tersebut, dimana pascakejadian ada dua lagi korban masyarakat yang dibacok.
“Kalau teror akan dihadapi dengan penegakan hukum yang tegas, ini saya sampaikan, proses ini berjalan kalau ada ganjalan maka tempuh semua jalur hukum, jadikan hukum sebagai panglima,” kata Sembiring.
Dandim 1702/Jayawijaya, Letkol CPN Athenius Murip, menyebut ada informasi yang berkembang di masyarakat bahwa semua orang membawa alat tajam baik panah, kapak, dan lain-lain, datang dari berbagai kabupaten menuju Wamena. Ia menekankan hal itu tidak diperbolehkan dan akan dibatasi, bahkan TNI pun telah menempatkan prajuritnya di enam titik masuk ke Wamena.
“Tidak boleh ada satu pun yang membawa alat tajam, keamanan di Kota Wamena berangsur pulih jangan lagi mau diprovokasi dengan informasi yang tidak benar,” ucap Murip. (*)
