Sentani, Jubi – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw mengatakan bahwa harapannya nanti 19 distrik di Kabupaten Jayapura, dapat mengelola pengadaan barang dan jasa.
Hal itu dikatakan Bupati Awoitauw di Kantor Distrik Nimboran, usai meresmikan ruang pelatihan komputer DMMD pada wilayah pembangunan III, Selasa (26/4/2022).
Kata Mathius, anggaran sebesar 5 miliar rupiah dapat dikelola pada tingkat bawah seperti pemerintah distrik, oleh sebab itu potensi Sumber Daya Manusia (SDM) saat ini harus dipersiapkan dengan baik.
Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah distrik ini, kata dia, disertai dengan aturan dan anggarannya, sama seperti yang sedang dilakukan Dinas Kominfo, yang terus berbenah terkait sistem informasi dan layanan jaringan internet. Semua fasilitas pendukung, termasuk potensi SDM-nya diturunkan sampai ke kampung-kampung.
“Ketika ada tender proyek di distrik yang nilainya di bawah lima miliar rupiah, pengusaha lokal bisa terlibat secara langsung. Sistemnya tetap online, tidak bisa seperti kemarin-kemarin yang datang demo dan berteriak-teriak di Gunung Merah [Kantor Bupati] minta jatah proyek,” tegas Mathius.
Dikatakan, untuk menunjang kebijakan terkait pelimpahan kewenangan, maka sebagian staf dan pegawai di Kantor Bupati akan diturunkan ke distrik dan kampung. Maksimal 20 orang pegawai dan staf yang bertahan di setiap OPD di Kantor Bupati.
“Semua penerima manfaat ada di tingkat bawah atau di kampung-kampung. Kenapa kita paksakan mereka untuk datang ke Gunung Merah [Kantor Bupati], hanya untuk mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen penting lainnya? Termasuk para guru yang selalu datang ke dinas untuk mengurus gaji, lauk pauk, dan tunjangan kinerja mereka,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Yohanes Eroll Daisiu mengatakan pelimpahan kewenangan kepada pemerintah distrik sangat penting dilakukan saat ini, dan sedang berjalan di Distrik Sentani. Di distrik ini ada kantor layanan pajak, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta layanan publik lainnya termasuk perekaman Kartu Tanda Penduduk.
“Sosialisasi sudah dilakukan dan saat ini banyak masyarakat yang datang mengurus segala keperluannya di kantor distrik, memang dalam proses berjalan dibutuhkan potensi sumber daya manusia yang benar-benar mampu dan kreatif, dalam melakukan proses pelayanan kepada masyarakat. Hal ini akan berjalan lebih efektif lagi jika ditunjang dengan fasilitas yang benar-benar berfungsi dengan baik. Karena ada sistem pelayanan yang secara manual, dan ada juga yang secara online,” jelasnya. (*)
Discussion about this post