Sentani, Jubi – Dalam kunjungan kerja (kunker) ke Distrik Demta setelah pembukaan sidang Raperda Non APBD Tahun 2023, dengan tujuan mendapat masukan terkait raperda tersebut secara khusus bidang pendidikan dan kesehatan, anggota Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura justru mendapat laporan dari masyarakat setempat terkait infrastruktur dan fasilitas pendidikan yang dalam kondisi rusak parah.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Jayapura, Hariyanto Piet Soyan, mengatakan infrastruktur pendidikan di sejumlah sekolah di Demta dalam kondisi rusak parah, tetapi kelebihan tenaga guru.
Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi sekolah di Distrik Waibhu yang justru over kapasitas siswa dari jumlah bangku yang disiapkan.
“Kondisi ruangan kelas di sejumlah sekolah di Kampung Muaif, Ambora, Yougapsa, Tarvia, dan Muris Besar sudah tidak layak. Bahkan dua unit rumah guru yang terdampak banjir bandang sejak 2018 lalu, tidak dikerjakan hingga saat ini,” ujar Piet Hariyanto di kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Selasa (7/2/2023).
Piet Hariyanto Soyan juga mengatakan jumlah tenaga pengajar di setiap sekolah sangat banyak, dalam hal ini guru bidang studi, baik yang honorer maupun kontrak.
Laporan warga setempat, kata Soyan, guru kontrak yang direkrut dari luar daerah sangat membebankan masyarakat untuk menampung tenaga pengajar kontrak tersebut di rumah mereka.
“Dampaknya, para guru harus tidur di ruang kelas maupun kantor sekolah,” katanya.
Selain itu, lanjut Hariyanto Soyan, ada sebagian sekolah yang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disetop oleh pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi pertanyaan masyarakat setempat bersama seluruh tenaga pengajar.
“Usulan masyarakat terkait Raperda non APBD secara khusus bidang pendidikan, bahwa ketika raperda yang diusung oleh Komisi C tentang penyelenggaraan pendidikan, harus ada satu pasal yang mengatur tentang bantuan pendidikan yang diberikan selama ini wujudnya seperti apa. Jika disepakati, maka dukungan lain secara teknis dari perda tersebut adalah perbup,” ucapnya.
Hariyanto Soyan juga berharap agar dari laporan masyarakat serta kondisi riil yang ada saat ini dapat diperhatikan dengan serius oleh Dinas Pendidikan.
“Kita menuntut soal potensi sumber daya manusia yang harus unggul, maka infrastrukturnya juga harus dibenahi,” katanya.
“Hasil kunker ini juga akan kita diskusikan dengan dinas terkait dan diharapkan ada langkah konkret yang diambil untuk perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendidikan di Demta,” pungkasnya. (*)