Sentani, Jubi – Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jayapura, Pdt Alberth Yoku, mengajak tokoh agama untuk terus menyampaikan imbauan kepada umat atau warga jemaat agar tetap menjaga kedamaian di lingkungan masing-masing dan lingkungan kerja serta dimana saja mereka berpergian.
Ajakan Ketua FKUB Jayapura ini berkaitan dengan keributan yang terjadi di depan Bandar Udara Sentani dan sejumlah fasilitas cargo pasca penangkapan Gubernur Papua, Lukas Enembe, oleh KPK RI di wilayah Distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, Selasa (10/1/2023).
“Para tokoh agama supaya tetap mengarahkan umatnya untuk menjaga kedamaian, menjaga keamanan, dan tetap menjalin persaudaraan,” kata Pdt Alberth Yoku, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (12/1/2023).
Menurutnya, dalam menghadapi masalah-masalah seberat apapun itu, sebagai umat harus banyak berdoa kiranya Tuhan berihikmat dan akal budi kebijaksanaan kepada seluruh pemimpin. Terlebih pada masalah atau situasi penangkapan Gubernur Lukas Enembe oleh KPK, peran tokoh agama sangat penting sebagai penyeimbang.
“Dan kita harapkan hal ini tetap berada pada prosedur atau jalur hukum yang ditetapkan,” kata Pdt Alberth Yoku.
“Pihak-pihak yang mengawal dan melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya dalam menangani perkara-perkara itu tetap bijaksana dan menjalankannya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku tanpa ada tendensi yang lain,” imbuhnya.
Dikatakan, sesungguhnya seluruh proses, baik pemeriksaan dan lain sebagainya terhadap Gubernur Lukas Enembe sudah berjalan sejak 2022 lalu, dengan mempertimbangkan seluruh aspek termasuk mekanisme kesehatan.
“Tugas kita adalah mereka agar kewajaran ini berlangsung adil dan baik sampai selesai. Karena ruang hukum itu kan berjalan normative. Ada hak dia untuk bicara, hak menjawab juga ada, hak membela diri dan semua itu sudah ditetapkan dalam prosedur dan mekanisme penegakan hukum. Jadi kita doakan proses-proses ini berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada,” tandasnya.
Mantan Ketua Sinode GKI Papua ini juga berharap agar seluruh masyarakat tidak mudah dihasut dan terprovakasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab karena masih ada pihak-pihak yang berwenang seperti pemerintah daerah, TNI dan Polri yang bisa dijadikan sebagai sumber informasi.
“Jangan gegabah dan mengambil tindakan sendiri serta memprovokasi yang lain sehingga dengan informasi yang tidak benar tentunya berdampak bagi seluruh aktifitas kehidupan kita sebagai warga masyarakat,” pungkasnya. (*)