Pemprov Papua harus miliki desain jangka panjang pengentasan kemiskinan

Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua harus memiliki desain program jangka panjang untuk mengentaskan kemiskinan. Program jangka panjang dinilai akan bisa mengatasi permasalahan kemiskinan di Tanah Papua, secara khusus di Provinsi Papua.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih Prof Dr Julius Ary Mollet SE MBA MTDev Dip LED PhD mengatakan kasus kemiskinan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua per Maret 2024 mencatat jumlah penduduk miskin di Provinsi Papua sebesar 152,91 ribu jiwa atau 17,26 persen.

“Walaupun orang berpikir kemiskinan di Provinsi Papua [hanya] 17,26 persen dengan jumlah penduduk di Provinsi Papua sekitar [1,05 juta jiwa]. Kita [bisa berkata] ‘cuma 152,91 ribu jiwa yang miskin, bukan masalah itu;. Tetapi, kalau mereka [yang miskin] tidak tertolong, efeknya bisa ke mana-mana. Anak bisa stunting karena tidak ada uang, pendidikan juga kurang baik. Itu menjadi permasalahan serius yang kita hadapi,” ujarnya.

Julius mengatakan program jangka panjang pengentasan kemiskinan yang harus dirancang Pemerintah Provinsi Papua seharusnya meliputi program bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi hingga bidang kesehatan. Julius menilai ada tantangan besar bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk menjalankan program itu, karena masalah di Papua itu sangat kompleks.

“Nah, jadi memang itu [program] jangka panjang. Itu menjadi tantangan terberat Papua. Itu menjadi permasalahan serius yang kita hadapi,” katanya.

Pendidikan harus diurus

Menurut Julius ada beberapa faktor penyebab kemiskinan, di antaranya pengangguran dan putus sekolah. Ada pula kemiskinan yang ditimbulkan faktor lain, seperti bencana alam banjir bandang di Sentani pada 2019. Ada juga kemiskinan dikarenakan ketergantungan pada hasil alam.

“Masyarakat Papua itu sangat alergi disebut miskin. Itu sangat wajar. Mereka bilang ‘bapak saya ke pantai makan kelapa, makan ikan, makan sagu, cukup untuk kehidupan sehari-hari’. Kita dimanjakan oleh alam, jadi kita tidak mau fighting untuk hidup lebih baik.Yang menjadi masalah sekarang ini, kemiskinan dihitung berdasarkan nilai uang. Kenapa mereka memakai nilai uang karena mudah diukur,” ujarnya.

Julius mengatakan dengan program jangka panjang seperti pendidikan akan sangat penting karena akan meningkatkan sumber daya manusia di Papua. Menurut Julius dengan akses pendidikan yang baik akan membuka peluang mendapatkan pekerjaan yang layak, dan bisa menolong ekonomi keluarga.

“Jadi perencanaan itu harus dibuat dengan baik. Nah, kita bicara masalah pendidikan itu bukan seperti kita membangun jembatan, rumah yang bisa tiga bulan jadi. Kita punya Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dia hanya di awan-awan. Kasih pendidikan masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetapi lokasi di mana orang-orang miskin itu [berada tidak ada datanya]. Tidak tahu hambur uang di mana, seperti kita hambur garam di laut. Itu kelemahan yang kita hadapi,” katanya.

Julius juga mengatakan pemerintah provinsi/kabupaten/kota harus memiliki dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah. Menurut Julius, dengan adanya rencana jangka panjang itu, pemerintah daerah akan punya arah dalam mengentaskan kemiskinan di daerahnya.

“Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah itu harus ada. Ada beberapa kabupaten masih belum punya itu. [Dengan adanya ] dokumen itu, [bisa] dikawinkan [berbagai] program setiap Organisasi Perangkat Daerah. [Maka] penanggulangan kemiskinan kita bisa fokus,” katanya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura, Djoni Naa mengatakan selama ini program pengentasan  yang dilakukan di antaranya pelatihan seperti pelatihan rias kecantikan, pelatihan cukur rambut, pelatihan satuan pengamanan, pelatihan mekanik motor dan mobil, hingga program padat karya.

Naa mengatakan program padat karya dikhususkan bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan atau warga miskin. Pemerintah Kota Jayapura mengalokasikan anggaran senilai Rp3 miliar untuk program padat karya itu.

“Untuk program padat Rp3 miliar [itu] untuk pekerjaan tiga tahap. Tahap HUT Kota Jayapura, HUT RI dan menjelang Natal. Tiap tahap anggarannya Rp1 miliar. [Anggaran] itu lebih banyak untuk bayar upah kerja. Ini program jangka pendek,” katanya.

Pelatihan jadi pilihan

Pemerintah Kabupaten Jayapura pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 mengalokasikan anggaran senilai Rp57,7 miliar untuk pengentasan kemiskinan. Nilai anggaran itu melonjak dibanding 2023, yang hanya berkisar Rp 38,8 miliar (naik sekitar Rp18,9 miliar).

Anggaran itu itu dialokasikan bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Jayapura, termasuk Dinas Kesehatan (Rp24,4 miliar), Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman (Rp13,2 miliar), Dinas Koperasi dan UMKM (Rp4,4 miliar), Dinas Kelautan dan Perikanan (Rp4,4 miliar). Anggaran itu juga ditempatkan di Dinas Sosial (Rp4 miliar), Dinas Pangan dan Hortikultura (Rp4 miliar), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Rp799 juta), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Rp926 juta) dan Dinas Ketahanan Pangan (Rp329 juta).

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Essau Awoitauw mengatakan pihaknya menggelar program berupa pelatihan dan program padat karya, termasuk pelatihan tata rias (40 orang), pelatihan pembuatan perahu fiber (10 orang), dan pelatihan satuan pengamanan (40 orang).  Menurut Awoitauw, setidaknya 16 orang dari hasil pelatihan security telah bekerja di bank, maupun perhotelan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura juga membuat program padat karya. Program itu berupa pengecatan pembatas jalan yang pengerjaannya dilakukan 210 orang warga. Mereka dihimpun dalam 21 kelompok terpisah, dan masing-masing kelompok itu dibayar Rp10 juta.

“Untuk Dinas Tenaga Kerja, itu yang kami lakukan. Pelatihan supaya mereka punya kemampuan khusus, skill, supaya [mereka] bisa ciptakan sesuatu. Dengan pelatihan itu mereka memiliki keterampilan. Kami ajarkan supaya mereka punya keahlian, supaya usahanya berkembang. Itu yang bisa kami kerjakan [sebagai upaya mengurangi] kemiskinan,” ujar Awoitauw pada Rabu (7/8/2024). (*)